Ombudsman Sebut Kejadian Maling Motor Tewas di Tahanan Polres Depok Maladministrasi

Ombudsman RI mengungkap adanya maladministrasi yang dilakukan jajaran Kepolisian Resort (Polresta) Depok

Ombudsman Sebut Kejadian Maling Motor Tewas di Tahanan Polres Depok Maladministrasi
Warta Kota/Budi Sam Law Malau
ilustrasi polresta depok 

Ombudsman RI mengungkap adanya maladministrasi yang dilakukan jajaran Kepolisian Resort (Polresta) Depok terkait tewasnya Yulius Lucas Tahapary (35) alis Ulis, tersangka kasus pencurian motor saat dalam penahanan penyidik Polresta Depok, 14 November lalu.

Hal itu terungkap dalam laporan akhir hasil pemeriksaan (LAHP) yang dikeluarkan Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya, Teguh Nugroho, mengatakan dalam serangkaian pemeriksaan yang dilakukan pihaknya, diketahui bahwa sejak awal penangkapan dan penahanan tersangka, sampai dinyatakan tewas, dipastikan bahwa Polresta Depok telah melakukan kesalahan prosedur dan aturan yang berlaku atau telah melakukan malaadministrasi.

"Jadi sejak awal atau dari mulai penangkapan tersangka oleh penyidik, malaadministrasi sudah terjadi. Sehingga semua jajaran di Polresta Depok yang berwenang dalam semua proses itu hingga penahanan serta pengawasannya tidak kompeten dalam melakukan tugasnya" kata Teguh, Kamis (13/12/2018).

Akibatnya kata dia, tersangka Ulis tewas di dalam tahanan akibat dianiaya oleh 10 tahanan lainnya.

Dalam pemeriksaan kata Teguh, juga terungkap bahwa surat perintah penangkapan terhadap tersangka baru diterbitkan Polresta Depok pada 16 November 2018 atau dua hari setelah tersangka dinyatakan tewas.

"Tentu hal ini merugikan tersangka dan menghilangkan hak tersangka. Karena inti pemberitahuan adalah agar keluarga mengetahui keberadaan tersangka, dimana ditahan serta dapat memberikan kesempatan kepada keluarga untuk memastikan kondisi tersangka serta upaya pembelaan," kata Teguh.

Selain itu kata dia penyidik tidak menunjukan dan memberikan pendampingan penasehat hukum kepada tersangka, mengingat ancaman hukuman yang ditujukan penyidik ke tersangka adalah diatasi 5 tahun penjara. "Sehingga dalam proses penyidikan hak tersangka tidak terpenuhi karena tidak didampingi penasehat hukum," katanya.

Belum lagi kata Teguh lemahnya pengawasan penjaga tahanan dan satuan tahanan dan barang bukti di Polresta Depok hingga mengakibatkan terjadinya penganiayaan di dalam tahanan Polresta Depok.

"Semua tindakan itu adalah bentuk malaadministrasi yang dilakukan jajaran Polresta Depok," katanya.

Karenanya kata Teguh, Ombudsman RI menyampaikan sejumlah tindakan korektif dengan meminta Kapolda Metro Jaya untuk melakukan upaya perbaikan termasuk Bidang Propam Polda Metro Jaya agar segera melakukan pendalaman terkait pelanggaran kode etik atau disiplin yang telah dilakukan penyidik di Satreskrim Polresta Depok serta Kasat Tahanan dan Barang Bukti Polresta Depok, beserta jajarannya. (bum)

Penulis: Budi Sam Law Malau
Editor: ahmad sabran
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved