Ketua DPRD DKI dan Anggotanya Datangi Pembangunan Pusat Kuliner Pluit yang Ditolak Warga

Sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta meninjau lahan proyek pembangunan pusat kuliner di Jalan Pluit Karang Indah Timur, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara

Ketua DPRD DKI dan Anggotanya Datangi Pembangunan Pusat Kuliner Pluit yang Ditolak Warga
Warta Kota
Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi dan beberapa Anggota DPRD DKI mengunjungi Pluit 

Sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta meninjau lahan proyek pembangunan pusat kuliner di Jalan Pluit Karang Indah Timur, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara. Proyek di atas lahan PT Jakarta Propertindo mendapat penolakan dari warga.

Pantauan di lokasi, sejumlah alat berat sedang beroperasi untuk meratakan tanah. Sementara beberapa petugas merapikan pekerjaan di lokasi yang berada persis di pinggir Kali Karang dan di bawah menara sutet tersebut.

Seorang warga RW 12 Pluit, Anton Mustika mengaku terkejut dengan perubahan rencana pemanfaatan lahan. Ketika itu warga RW 12, 14, dan 15 Pluit heran adanya rencana pembangunan pusat kuliner dari sebelumnya Ruang Terbuka Hijau (RTH).

“Pas sampe sana sudah ada IMB-nya, kita kaget juga. Harusnya kan sosialisasi dulu. Belum pernah ada sosialisasi sama sekali,” kata Anton, Rabu (12/12).

Setelah pemaparan, lahan bekas pemukiman kumuh itupun dipasangi pagar seng. Warga pun menyampaikan keluhan mereka terkait perubahan rencana pemanfaatan lahan melalui surat kepada Pemprov DKI Jakarta.

“Sudah, sudah, semua upaya udah. Kita udah kirim surat ke gubernur, kirim surat ke Jakpro. Tapi nggak ada tanggapan,” sambung Anton.

Keluhan warga itupun ditanggapi sejumlah anggota dewan dengan meninjau lokasi. Ketua Fraksi PDIP di DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono menilai proyek pusat kuliner itu akan menimbulkan kesemrawutan di lokasi.

“Yang pasti akan menciptakan kekumuhan, kesemrawutan dan sebagainya. Itu yang dikhawatirkan oleh masyarakat. Sementara temen-temen bisa lihat di sekitar sini kan sudah ada kuliner dan sebagainya,” ucap Gembong.

Pemprov DKI Jakarta pun dinilai harus meninjau ulang terkait perubahan rencana pemanfaatan lahan dari RTH ke pusat kuliner. Pasalnya bagaimana mungkin perizinan untuk kepentingan warga malah berubah menjadi komersil.

“Peruntukan untuk taman kenapa diberikan izin untuk bangunan,” keluh Gembong. (jhs)

Penulis: Junianto Hamonangan
Editor: Ahmad Sabran
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved