Pilpres 2019

Sandiaga Uno: Saya Pernah Ikut Bangun Tol Cipali Tidak Pakai Uang Negara dan Membebani Utang

CALON wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno menegaskan, pembangunan infrastrukutr dapat dilakukan tanpa utang.

Sandiaga Uno: Saya Pernah Ikut Bangun Tol Cipali Tidak Pakai Uang Negara dan Membebani Utang
Tim Pemenangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno
Calon Wakil Presiden (Cawapres) Sandiaga Uno ketika menghadiri Maulid Nabi di Rantau Prapat Labuhan Batu, Sumatera Utara, Selasa (11/12/2018). 

CALON wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno menegaskan, pembangunan infrastrukutr dapat dilakukan tanpa utang.

Hal tersebut, katanya, sangat mungkin, sehingga tidak membebani anggaran negara. Hal tersebut disampaikan Sandiaga Uno ketika berkunjung ke acara Maulid Nabi di Rantau Prapat Labuhan Batu, Sumatera Utara, Selasa (11/12/2018).

Sandiaga Uno yang merupakan mantan investor infrastruktur itu, mengaku pernah menjalankan sejumlah proyek besar tanpa membebani uang rakyat.

Kasus Penyerangan Novel Baswedan Tak Alami Kemajuan, KPK Pilih Bekerja Senyap

Sandiaga Uno berjanji apabila dirinya terpilih bersama capres Prabowo Subianto, pembangunan infrastruktur di sejumlah wilayah di Indonesia tetap dilanjutkan dan ditingkatkan. Namun, dengan pendekatan yang berbeda.

Sandiaga Uno menjelaskan, pendekatan yang dimaksud adalah mengandalkan sektor kemitraan dengan swasta, atau lewat penganggaran dengan dana jangka panjang.

“Saya pernah turut membangun infrastruktur jalan tol Cipali 116 kilometer, tidak memakai uang negara dan membebani utang untuk negara dan BUMN,” ungkap Sandiaga Uno.

Ribuan KTP Elektronik Tercecer di Duren Sawit, Mendagri Siap Copot Pangkat Hingga Pecat Anak Buahnya

Menurut mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta ini, kuncinya melibatkan dunia usaha dan swasta, bukan hanya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ataupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Di samping dana swasta murni, pemerintah, katanya, juga dapat mendorong penguatan kemitraan antara pemerintah dengan swasta dalam skema Public Private Partnership (PPP).

Namun, walau skema PPP atau KPBU sudah ada dasar hukumnya, saat ini belum maksimal dalam implementasinya. Proyek-proyek insfrastruktur dengan skema PPP belum dioptimalkan, sehingga banyak yang terlambat diputuskan.

“Skema ini biasa didanai dengan system availability payment atau concession. Untuk memastikan tata kelola yang baik, good governance, skema ini juga bisa dilakukan dengan pola solicited atau unsolicited,” jelas Sandiaga Uno.

Halaman
1234
Penulis: Dwi Rizki
Editor: Yaspen Martinus
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved