Media Sosial

Wajib Diwaspadai, Medsos Ancaman Serius Penyebaran Terorisme dan LGBT

Ahli psikologi forensik Reza Indragiri Amriel menyatakan, terdapat dua ancaman serius dalam penggunaan media sosial (medsos) yang harus diwaspadai.

Wajib Diwaspadai, Medsos Ancaman Serius Penyebaran Terorisme dan LGBT
Tribunnews.com
Pakar Psikologi Forensik Reza Indragiri Amriel. 

AHLI psikologi forensik Reza Indragiri Amriel menyatakan, terdapat dua ancaman serius dalam penggunaan media sosial (medsos) yang harus diwaspadai.

Pertama, merambatnya terorisme dan kedua, LGBT (lesbian, gay, biseksual dan transgender/transeksual), yang dapat menular secara sosial.

"Fenomena yang masif dan berbahaya yakni terorisme dan LGBT. Oleh karena itu bangun komitmen untuk bermedia sosial yang cerdas, untuk menangkal dua hal itu," katanya dalam Seminar Nasional 2018 dengan tema "Cerdas Menggunakan Media Sosial" di Kampus IPB Dramaga, Bogor, Jawa Barat, Minggu.

Dalam seminar nasional yang diselenggarakan oleh Mahasiswa Ilmu Komunikasi Sekolah Vokasi IPB, Reza memaparkan tentang penggunaan medsos dari aspek psikologis, dengan judul "Media Sosial Bawa/Buang Sial".

Menurutnya, ancaman terorisme bentuk baru dari penggunaan medsos ini disampaikan langsung oleh seorang petinggi BNPT kepada dirinya bahwa terorisme yang dimaksud lebih berbahaya dari saparatisme.

Terorisme tersebut, kata Reza yang meraih gelar MCrim (Forpsych) dari University of Melbourne, Australia itu, tidak masuk dalam narasi yang diperbincangkan dalam apa yang disebut sebagai "terorisme yang berafiliasi dengan kelompok garis keras, dan sebagainya".

"Hari ini untuk menjadi terorisme tidak harus berguru pada orang-orang tertentu, dengan media sosial bisa menjadi terorisme, lewat dua cara," katanya.

Cara pertama, yakni meradikalisasi diri sendiri, lewat tayangan dari Youtube, bisa dengan menyimak video tokoh-tokoh tertentu, di mana hal itu bisa meredikalisasi diri sendiri.

"Dengan 'handphone' terkoneksi internet, saya sedang meradikalisasi diri sendiri," kata Reza, yang pernah mengajar di  Pendidikan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) dan Ketua Jurusan Psikologi Universitas Bina Nusantara (Binus), Jakarta, itu.

Cara kedua, perekrutan diri (self recruitment), mengangkat sumpah sendiri, sampai mati akan mematuhi tokoh-tokoh tersebut.

Selain terorisme, LGBT juga menjadi ancaman serius.

Ia merujuk sebagaimana Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia (LPHI), yang telah menyampaikan lima rekomendasi penting kepada presiden untuk diperhatikan bersama, di mana salah poin pertamannya adalah kekhawatiran akan bahaya LGBT.

Ia menyebutkan, sangat mudah untuk menemukan kelompok-kelompok tersebut di dunia maya yang fokusnya untuk mengampanyekan LGBT sebagai sesuatu yang normal dan harus diterima secara hak asasi.

"Anak-anak dengan mudah membuka akun media sosial akan terpapar dengan kampanye ini," katanya.

Sebagai anggota LPHI, lanjut Reza, dirinya punya kewajiban untuk mengingatkan sekaligus menjaga anak-anak dari LGBT yang membahayakan kepribadian bangsa, mengancam kehidupan generasi penerus bangsa.

Reza Indragiri salah satu dari empat narasumber yang hadir dalam Seminar Nasional 2018 "Cerdas Bermedia Sosial".

Hadir juga selebritis Tasya Kamila, Putri Indonesia Perdamaian 2017, Dea Goesti Rizkita, wakil dari Cyber Crime Polda Metro Jaya, dan perwakilan dari Kementerian. Komunikasi dan Informatika.

Bagi Tasya Kamila, penggunaan medsos bagi publik figur sangat menguntungkan karena menjadi platfrom baru untuk berbagi dengan para penggemarnya, sehingga tidak perlu membawa media infotaiment untuk berbagi kegiatan dengan penggemar.

"Medsos menjadi platfrom untuk memberikan informasi, sisi positifnya, jadi wadah buat kita menyebarkan kebaikan dan konten positif dan berita yang baik," katanya.

Pisau bermata dua

Kepala Pusat Pengembangan Profesi dan Sertifikasi Kominfo, Hedi M Indris mengingatkan, apa yang di-klik dalam dunia maya harus diwaspadai, karena teknologi internet bisa menjadi positif dan negatif seperti pisau bermata dua.

Ia mengatakan, pemerintah mempunyai niat baik untuk menampilkan konten positif dan melarang konten negatif.

Pemerintah dapat melakukan pemblokiran bila menerima pengaduan dari masyarakat.

Di Indonesia tidak melarang media sosial, sehingga memanfaatkan media sosial secara baik.

"Kembali ke hati dan pikiran kita untuk bisa memilah dan memilih konten yang baik," kata Hedi. (Antara)

Editor: Hertanto Soebijoto
Sumber:
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved