Pemilik Rusun Keluhkan Pemberlakuan Peraturan Menteri PUPR Tentang P3SRS

PERATURAN Menteri PUPR Nomor 23 tahun 2018 tentang Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS) dikeluhkan.

Pemilik Rusun Keluhkan Pemberlakuan Peraturan Menteri PUPR Tentang P3SRS
Warta Kota/Panji Baskhara Ramadhan
Rusunawa Tambora, Jakarta Barat. 

PERATURAN Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23 tahun 2018 tentang Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS) dikeluhkan pemilik Rumah Susun (Rusun).

Pasalnya, peraturan yang ditetapkan pada tanggal 14 September 2018 itu membatasi ruang berinvestasi.

Keluhan tersebut salah satunya disampaikan oleh seorang pemilik apartemen di bilangan Jakarta Utara, Hadi Sucipto. Menurutnya, peraturan yang mengatur tentang pembentukan P3SRS atau pengurus rusun tidak ramah investasi.

"Saya dan temen-temen yang selama ini berinvestasi di bidang properti khususnya apartemen merasa bahwa
peraturan menteri PUPR Nomor 23 ini tidak mengakomodir kepentingan kami, khususnya soal point yang membahas mekanisme pengambilan suara, dan soal surat kuasa, " ujar Hadi dalam surat terbuka pada Rabu (6/12/2018).

Hadi menilai Kementrian PUPR salah paham terkait pengelolaan Rusun. Pemerintah katanya masih menganggap bahwa ada campur tangan developer yang berlebihan. Sehingga pembentukan pengurus rusun diawasi pemerintah secara langsung.

"Itu logika mereka, padahal orang-orang seperti kami ini investor kecil yang hanya punya unit rusun kurang dari lima (unit) ini cukup banyak jumlahnya. kalo dikumpulin lebih banyak orang seperti kami daripada orang yang cuma sebatas punya satu unit," terangnya.

Hadi mengingatkan, diberlakukannya sistem one name one vote dan pembatasan kuasa merupakan bentuk ketidakadilan. Sebab, investor yang memiliki kewajiban pembayaran retribusi lebih besar disamakan dengan yang pemilik rusun perorangan.

"Dalihnya demokrasi, entah demokrasi yang mana? sementara dalam soal rusun ini kan ada aspek komersial, aspek ekonomi dan aspek privat. Ini bukan bicara tentang politik, " tegasnya.

Senada dengan Hadi, Michael Wijaya seorang pemilik sekaligus penghuni apartemen di bilangan Jakarta Pusat menyebut peraturan tersebut menutup peluang investasi.

"Kalo pemerintah ngotot memberlakukan Permen 23 /2018 jangan menyesal nanti banyak investor di apartemen kabur, gelagat ini udah jelas kok, " ujar Micael.

Terkait hal tersebut, dirinya bersama sejumlah investor dan pemilik rusun berencana untuk melakukan audiensi dengan Kementerian PUPR. Selain itu, pihaknya akan mengadukan permasalahan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia dalam waktu dekat.

"Terkait hal ini saya dan kawan-kawan sepakat akan membawa persoalan ini bila perlu kita mohon untuk RDPU dengan DPR RI, " tutupnya.

Penulis: Dwi Rizki
Editor: Theo Yonathan Simon Laturiuw
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved