Kecamatan Pancoran Bentuk Tim Terpadu Penerimaan Pajak yang Pertama di DKI Jakarta

Realisasi pencapaian pajak di Kecamatan Pancoran hingga akhir November baru mencapai 80,66 persen.

Kecamatan Pancoran Bentuk Tim Terpadu Penerimaan Pajak yang Pertama di DKI Jakarta
Warta Kota
ILustrasi. Pemilik kendaraan yang belum bayar pajak saat terjaring razia. 

Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, menciptakan sebuah inovasi guna mengoptimalkan realisasi pencapaian pajak.

Inovasi tersebut yakni dengan membentuk Tim Terpadu Penerimaan Pajak.

Camat Pancoran Heri Gunara mengungkapkan, realisasi pencapaian pajak di Kecamatan Pancoran hingga akhir November baru mencapai 80,66 persen.

"Jadi ini upaya untuk menggenjot pendapatan dari sektor pajak. Kita masih kurang sekitar Rp 65 miliar untuk bisa mencapai 100 persen," kata Heri kepada Warta Kota, Jumat (7/12/2018).

Ia menjelaskan, Tim Terpadu Penerimaan Pajak Kecamatan Pancoran merupakan Tim Terpadu Penerimaan Pajak yang pertama di DKI Jakarta.

Heri menjelaskan, Tim Terpadu ini terdiri dari Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPPRD), Satpol PP, PTSP dan para Kasatpel Kecamatan.

"Tim Terpadu itu berjumlah 10 orang. Nanti tim terpadu ini yang akan memberikan pemahaman pada wajib pajak yang belum melunasi. Nanti proses silaturahim tersebut akan diarahkan ke Sekretariat Tim Terpadu di lantai tiga Kecamatan Pancoran," terangnya.

Heri berharap, dengan dibentuknya Tim Terpadu ini akan dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah dan meningkatkan sinegritas dengan seluruh tim.

"InsyaAllah kita dapat bersinergi dengan tim. Tim Terpadu ini juga akan terus berkelanjutan setiap tahun," ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (UPPRD) Kecamatan Pancoran, Shalih Nopiansyah mengungkapkan, pihaknya juga melakukan sejumlah langkah dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak.

Shalih Nopiansyah mengatakan, sosialisasi dilakukan dengan menghadirkan narasumber dari perwakilan Dinas Perindustrian serta Badan Pajak dan Retribusi Daerah DKI Jakarta. “Yang ikut sosialisasi ini adalah lurah, warga, LMK, RT dan RW,” tuturnya.

Shalih menjelaskan, sosialisasi yang dimaksud meliputi sembilan jenis pajak daerah, yaitu pajak bahan bakar kendaraan, pajak hotel, hiburan, air tanah, parkir, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, restoran, reklame dan PBB -P2, serta cara mengurusnya kepada warga masyarakat.

“Sosialisasi perlu dilakukan untuk memberikan pemahaman yang luas kepada masyarakat. Termasuk yang jarang diketahui yaitu tentang Pajak Air Tanah (PAT),” terangnya.

Shalih menambahkan, PAT diberlakukan apabila digunakan untuk komersil seperti kos-kosan, perkantoran. Subjek dan wajib pajak merupakan orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah.

“Tarif pajak tersebut sebesar 20 Persen,” katanya.

Penulis: Feryanto Hadi
Editor: Gede Moenanto
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved