Usai Eksekusi Tembok dan Pagar di Penjaringan, Kedua Kubu Jalani Mediasi

Usai Eksekusi Tembok dan Pagar di Penjaringan, Kedua Kubu Jalani Mediasi. Mari kita simak.

Usai Eksekusi Tembok dan Pagar di Penjaringan, Kedua Kubu Jalani Mediasi
WARTA KOTA/JUNIANTO HAMONANGAN
Pengadilan Negeri Jakarta Utara mengeksekusi tembok dan pagar besi di Jalan Kapuk Indah No 11 RT 02/03, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Selasa (27/11/2018). 

EKSEKUSI tembok dan pagar besi di Jalan Kapuk Indah No 11 RT 02/RW 03, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara telah dilakukan Pengadilan Negeri Jakarta Utara beberapa waktu lalu.

Namun hal itu tidak menghalangi proses hukum dimana termohon yang terdiri atas Chandra Gunawan, Bunian Leo, Andreas Solaiman, Suryadi Warjiman, dan Roy P.Tambunan melakukan proses mediasi dengan pemohon The Tiau Hok.

“Kami melihat eksekusi tembok dan pagar besi oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara salah alamat, karena lokasi belum resmi menjadi fasos dan fasum berdasarkan surat Satpol PP DKI,” ungkap kuasa hukum tergugat, Marbun Purba di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Rabu (5/12).

Marbun menjelaskan tanah tersebut belum pernah dibebaskan untuk dijadikan jalan oleh Pemprov DKI Jakarta. Eksekusi juga dinilai salah tempat karena Pengadilan Negeri Jakarta Utara mengeluarkan penetapan eksekusi tanpa mempertimbangkan atau mengecek serah terima lahan Pemprov DKI Jakarta kepada dirinya.

“Klien kami belum menerima ganti rugi atas penyerahan aset tersebut kepada Pemprov DKI Jakarta. Dan lokasi yang disengketakan ini berada kurang lebih 100 meter dari pagar dan tembok yang dibongkar dan bukan obyek sengketa,” tuturnya.

Sementara itu Juru Sita Pengadilan Negeri Jakarta Utara Umar menyebutkan pihaknya hanya menjalankan tugas eksekusi dari amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tertanggal 24 Oktober 2018 lalu.

“Yang kita robohkan merupakan pagar dan tembok yang menghalangi akses jalan menuju obyek sengketa SHM 9258 Kapuk Muara seluas 2.900 meter persegi dan obyek tanah girik C nomor 40 seluas 3.985 meter persegi,” jelas Umar.

Adapun dalam jawaban resmi tertanggal 20 Mei 2016 yang ditandatangani Kepala Satuan Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta, disebutkan hasil rapat antara Dinas Bina Marga Pemprov DKI dan Dinas Penataan Kota Pemprov DKI area tersebut merupakan peruntukan rencana jalan.

Penulis: Junianto Hamonangan
Editor: Theo Yonathan Simon Laturiuw
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved