Demi Kontraktor, Pemkot Depok Langgar Kesepakatan dengan Warga Soal Pemagaran Pasar Cisalak

Pemkot Depok menjelaskan alasannya melanjutkan pemagaran Pasar Cisalak yang dituding mengingkari kesepakatan dengan warga sekitar.

Demi Kontraktor, Pemkot Depok Langgar Kesepakatan dengan Warga Soal Pemagaran Pasar Cisalak
Warta Kota/Budi Sam Law Malau
Pemagaran area Pasar Cisalak yang ditolak warga dan dihentikan paksa oleh warga. 

PEMERINTAH Kota Depok melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) Kota Depok serta sejumlah pihak terkait, diketahui masih berupaya melanjutkan pengerjaan pemagaran tembok setinggi 2,10 meter di area Pasar Cisalak, Selasa (4/12/2018) tengah malam.

Padahal dalam pertemuan antara Kepala Disdagin Depok dengan perwakilan warga sekitar yakni warga RW 6, Kelurahan Cisalak Pasar, Cimanggis, Depok yang menolak pemagaran, Jumat (30/11/2018) lalu, disepakati pengerjaan dihentikan sementara sambil menunggu hasil putusan dari Ombudsman RI

Sebab warga sudah melaporkan proyek yang dianggap membuat rumah dan tempat usaha warga terisolir, ke Ombudsman RI pada pekan lalu.

Namun, untuk yang kedua kalinya Disdagin Depok kembali melanggar kesepakatan dengan menurunkan puluhan pekerja yang dikawal ketat sekitar 40 petugas gabungan, untuk melanjutkan pemagaran, Selasa tengah malam.

Kepala Disdagin Depok Kania Parwati mengatakan apa yang dilakukan pihaknya dengan berupaya melanjutkan pemagaran Selasa tengah malam merupakan hasil rapat dengan berbagai institusi Selasa (4/12/2018) sore.

Dalam rapat itu juga katanya karena terhentinya pengerjaan maka kontraktor pemenang tender proyek yakni CV Mega Copilas akan terkena black list jika tidak mengerjakan.

Karena itu diputuskan pekerjaan tetap dilakukan.

"Untuk dapat membantu penilaian terhadap kontraktor bahwa pihak kontraktor sudah berusaha semaksimal mungkin," kata dia.

Selama pengerjaan itu katanya, pihaknya akan aktif melakukan mediasi dengan Ombudsman seperti yang diminta warga.

"Sebab seperti yang saya sampaikan, ada bermacam-macam keinginan berbagai pihak. Keinginan warga, keinginan kontraktor, keinginan pemeriksa, dan lainnya. Jadi yang kita gunakan adalah, ketentuan dan perundang-undangan," kata Kania.

Halaman
123
Penulis: Budi Sam Law Malau
Editor: Max Agung Pribadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved