GMNI Mendesak Penegak Hukum Mengusut Seluruh Aset Presiden Kedua Soeharto

Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia mendesak aparat penegak hukum agar mengusut seluruh aset Presiden Kedua RI Soeharto.

GMNI Mendesak Penegak Hukum Mengusut Seluruh Aset Presiden Kedua Soeharto
Istimewa
ILUSTRASI Korupsi 

WARTA KOTA, PALMERAH--- Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Robaytullah Kusuma Jaya, mendesak aparat penegak hukum agar mengusut seluruh aset Presiden Kedua RI Soeharto.

Menurut Robaytullah Kusuma Jaya, pengusutan aset Soeharto sebagai bukti penegakan supremasi hukum dan rasa keadilan, supaya hukum tidak tumpul ke atas dan tajam ke bawah.

"Siapapun yang terindikasi merugikan keuangan negara harus dihukum, tak boleh pandang bulu. Misalnya seperti kasus Supersemar. Tidak boleh ada sekelompok keluarga yang turut serta mempermainkan proses penegakan hukum di negara ini," kata Robaytullah dalam keterangan tertulis, Selasa (4/12/2018).

Menurut Robaytullah, Soeharto secara resmi didakwa oleh Jaksa Agung pada 8 Agustus 2000 karena menggelapkan 571 juta dolar AS dari tujuh yayasan, yayasan tersebut diketuai Soeharto.

Termasuk kasus penyelewengan proyek mobil nasional yang pernah digugat oleh Jepang, Amerika Serikat, dan Uni Eropa ke Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO karena dianggap antara lain melanggar pasal memberikan perlakuan diskriminatif.

Dengan kata lain, kasus korupsi pada masa orde baru menjadi legal karena memiliki payung hukum berupa keputusan presiden.

Namun nasib pengusutan kasus penyelewengan dana yayasan dan proyek mobil nasional menggantung bahkan upaya memburu harta Soeharto ke Swiss, tak ada hasil.

Akan tetapi, Robaytullah berpendapat saat ini kinerja pemberantasan korupsi sudah semakin maju dan memiliki banyak kerja sama internasional terkait kasus pencucian uang.

Seharusnya upaya pengusutan aset-aset Soeharto sudah dapat kembali dilakukan.

"Infrastruktur pemberantasan korupsi saat ini sudah semakin maju, apalagi sekarang Indonesia dan negara-negara di dunia sudah berkomitmen untuk menjalankan pertukaran informasi keuangan atau Automatic Exchange of Information dan Financial Action Task Force untuk memerangi pencucian uang. Seharusnya memudahkan upaya pengusutan harta kekayaan Soeharto secara tuntas," kata Robaytullah.

Robaytullah mengatakan, ada sejumlah nama-nama dari keluarga Cendana masuk dalam dokumen Paradise (Paradise Papers), sebuah dokumen yang mengungkap sejumlah nama para penguasa politik dan orang kaya secara individu menggunakan kerumitan struktur yayasan dan perusahaan-perusahaan tertutup untuk melindungi uang mereka dari otoritas pajak atau menyembunyikan transaksi mereka.

Adanya dokumen ini, menurut Robaytullah, seharusnya menjadi momentum bagi penegak hukum untuk mengusut harta kekayaan dan kasus korupsi keluarga Soeharto.

"Kemarin sudah ada nama-nama yang tercantum dalam Paradise Papers, mau tunggu apa lagi? Harus segera diusut tuntas demi rasa keadilan dan komitmen kita terhadap cita-cita reformasi," katanya.

Prabowo Bilang Korupsi di Indonesia Seperti Kanker Stadium Empat, Jokowi: Kalau Bicara Gunakan Data

Pernyataan Kebencian Ahmad Basarah PDIP Bilang Soeharto Guru Korupsi Lukai Rakyat Indonesia

Soal Soeharto Guru Korupsi, Sekjen PDIP Pertanyakan Posisi Amien Rais sebagai Tokoh Reformasi

Penulis: Aloysius Sunu D
Editor: Aloysius Sunu D
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved