Politisi PDIP Sebut Soeharto Bapak Koruptor Melukai Hati Anak Negeri

Pernyataan politisi senior Partai PDIP Ahmad Basarah yang mengatakan Soeharto adalah bapak koruptor dengan mengutip TAP MPR XI tahun 1998 mengecewakan

Politisi PDIP Sebut Soeharto Bapak Koruptor Melukai Hati Anak Negeri
Tribunnews/Irwan Rismawan
AHMAD Basarah 

Palmerah, Warta Kota -- Pernyataan politisi senior Partai PDIP Ahmad Basarah yang mengatakan Soeharto adalah bapak koruptor dengan mengutip TAP MPR XI tahun 1998 mengecewakan anak bangsa.

Pernyataan Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDIP sekaligus anggota MPR RI itu pun dianggap tidak elegan.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Umum HMS, Sugiyanto. Dirinya mengaku kecewa lantaran Ahmad Basarah dapat berbicara tanpa pertimbangan dan etika dengan menuduh mantan Presiden RI 2 itu sebagai bapak koruptor.

Tuduhan tanpa dasar tersebut ditegaskannya sangat mencederai etika hukum dan politik, serta mengundang protes serta emosi para pengagum Soeharto.

Tuduhan tersebut pun katanya dapat dikategorikan sebagai hasutan, pencemaran nama baik atau ujaran kebencian yang dapat mengganggu stabilitas politik dan keamanan negara.

"HM Soeharto adalah pemimpin negara yang kharismatik, bijaksana, bersahaja dan penuh kesederhanaan dalam masa hidupnya, bahkan dihari tuanya beliau hidup dalam keprihatinan dan tanpa perhatian dari pemerintah," ungkapnya dalam siaran tertulis pada Minggu (2/12/2018).

Pahitnya kehidupan Soeharto di hari tua pernah diceritakan Yusril Ihza Mahendra saat diwawancarai oleh CNN medio 25 Mei 2004. dirinya pun mengutip pembicaraan Yusril dengan Soeharto saat itu.

"Dia bilang, 'Ril, lihat tuh rumah bocor-bocor', Pak Harto bilang, 'saya sudah enggak punya duit'," ungkapnya.

Demikian cuplikan percakapan mereka yang membuat Yusril yang kala itu menjabat sebagai Mensesneg begitu terharu, karena bagaimana mungkin seorang mantan Presiden RI hidup dalam keprihatinan dan tanpa perhatian dari pemerintahan selanjutnya.

Sementara, terkait TAP MPR XI 1998 ditegaskannya tidak sedikit pun tertulis secara eksplisit tentang nama Soeharto. TAP MPR XI 1998 tersebut berlaku kepada Presiden dan atau mantan Presiden serta pimpinan dan pejabat negara lainnya selain Soeharto

"Itu artinya rakyat bisa menanyakan dan meminta kejelasan tentang kasus-kasus Korupsi atau terindikasi Korupsi lainnya seperti tentang penjualan atau lepasnya Indosat, pulau Sipadan dan Ligitan atau kejelasan tentang Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI serta kasus-kasus lainnya yang menyangkut keuangan negara maupun kedaulatan negara dsb yang terindikasi KKN," jelasnya.

"Seperti apa yang dikatakan Prof Mahfud MD dalam clossing statement-nya di forum ILC beberapa waktu yang lalu, 'Apakah kita merasa tidak berdosa kepada pak Harto karena telah melengserkannya dengan alasan korupsi, sementara korupsi yang terjadi saat ini setelah reformasi justru lebih parah'. Marilah kita mencoba bersikap cerdas dan proporsional dalam menyikapi segala permasalah bangsaa ini dengan arif dan bijaksana sebagaimana yang dicerminkan Bapak Soeharto," tambahnya. (dwi)

Penulis: Dwi Rizki
Editor: Andy Pribadi
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved