Asosiasi Truk Sebut Dishub Arogan Soal Larangan Truk Delapan Ton Lebih Melintas Kalimalang

Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia menilai Dihub Kota Bekasi arogan dalam memberlakukan larangan truk 8 ton lebih untuk melintasi Jalan KH Noer Ali.

Asosiasi Truk Sebut Dishub Arogan Soal Larangan Truk Delapan Ton Lebih Melintas Kalimalang
Warta Kota/Muhammad Azzam
Senin (26/11/2018) petugas Dishub Kota Bekasi melakukan sosialisasi larangan kendaraan bertonase di atas delapan ton untuk melintas di Jalan K.H Noer Alie atau Jalur Kalimalang, Kota Bekasi, Jawa Barat. 

ASOSIASI Pengusaha Truk Indonesia (Aptindo) menilai Dinas Perhubungan Kota Bekasi arogan dalam memberlakukan larangan truk delapan ton lebih untuk melintasi Jalan KH Noer Ali Kalimalang.

Hal itu diungkapkan, Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo), Kyatmaja Lookman, Jumat (30/11/2018).

Kyatmaja menilai Dishub Kota Bekasi tidak boleh mengambil keputusan sepihak dalam pelarangan truk delapan ton lebih ini. Pihaknya minta dilibatkan terkait aturan itu.

"Jangan gitu dong, asal kasih larangan saja. Dishub jangan memutuskan sepihak, kita kan enggak suka kalau diputuskan sepihak.

Di jalan arteri primer kita digeser, di jalan kelas nasional juga digeser, sana sini dilarang. Kita mau lewat mana lagi," ungkapnya.

Ia menjelaskan, larangan tersebut tentunya berdampak tidak hanya bagi pengusaha truk tetapi masyarakat luas.

“Jangan lupa loh, pengiriman menggunakan jalur darat ini kan masih mendominasi. Begitu dilarang seperti ini, logistik lumpuh, nanti perekonomian gimana," ucapnya.

“Jika menggunakan truk kecil, engga bisa bisa butuh banyak kendaraan malah buat macet. Kalau 24 ton itu butuh tiga truk kan malah macet, biaya juga bengkak,” sambungnya.

Menurut dia, pihaknya mendukung apabila yang dilarang untuk melintas di Jalan Kalimalang adalah kendaraan yang Over Dimensi dan Overload (ODOL).

Ia menilai rusaknya jalan Kalimalang itu disebabkan karena banyaknya truk konstruksi dari proyek Bekasi Cawang Kampung Melayu (Becakayu), LRT, dan Tol Jakarta-Cikampek Elevated, yang membawa muatan berlebih (overload).

“Kalau kata saya itu karena kendaraan proyek biasanya pakai dump truk indeks 24. Kenapa jadi kami yang disalahkan. Truk taat aturan sesuai maksimal beban dan melintasi jalan sesuai peruntukkannya. Kalau mau ditindak ya ke truk yang ODOL itu lah. Jalan rusak itu juga bukan karena truk delapan ton tapi truk ODOL itu," ujarnya.

Ia meminta agar aturan itu ditunda untuk diberlakukan sampai ada pertemuan dengan asosiasi truk.

"Kita minta ada pertemuan dulu, harus duduk bersama gimana solusi dan alternatifnya. Harus segera diagendakan pertemuan ini," paparnya.

Sebelumnya, pada Senin (26/11/2018) petugas Dishub Kota Bekasi melakukan sosialisasi larangan kendaraan bertonase di atas delapan ton untuk melintas di Jalan K.H Noer Alie atau Jalur Kalimalang, Kota Bekasi, Jawa Barat.

Sosialisasi dilakukan selama dua minggu sebelum nantinya akan diterapkan penindakan. Larangan ini menyusul kerusakan jalan yang kerap menjadi biang kerok kemacetan. (M18)

Penulis: Muhammad Azzam
Editor: Hertanto Soebijoto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved