Pemerintah Pinjam Jagung Swasta, Iklim Investasi Dinilai Bisa Menurun

peminjaman jagung ke pihak swasta oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dinilai berdampak negatif bagi iklim investasi

Pemerintah Pinjam Jagung Swasta, Iklim Investasi Dinilai Bisa Menurun
Tribun Bogor/Yudhi Maulana
Mesin Dryer Jagung Mobile Buatan Charoen Pokphand Indonesia 

Langkah peminjaman jagung ke pihak swasta oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dinilai berdampak negatif bagi iklim investasi Indonesia.

Direktur Institute for Development of Economic and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati mengatakan, kebijakan Kementerian Pertanian meminjam jagung kepada pihak swasta dapat menjadi bumerang terhadap iklim investasi di Indonesia.

"Orang yang mau investasi di peternakan akan berpikir, bagaimana mau punya kepastian akan suplai dari pakan. Kalau pakannya tidak tercukup, kemudian ternaknya mati, siapa yang menanggung," ujar Enny, saat dihubungi wartawan, Rabu (28/11/2018).

Ia mengatakan, sebaiknya Kementerian Pertanian memberikan rekomendasi untuk melakukan impor jagung. “Kenapa pemerintah tidak memberikan rekomendasi?, karena yakin jagung surplus. Padahal di lapangan tidak ada," katanya.

Enny mengatakan, kebijakan untuk meminjam jagung dari pihak swasta bukan sesuatu yang lazim dilakukan. Namun, hal itu terpaksa dan harus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, dalam hal ini peternak unggas. Karena kelangkaan dan mahalnya harga jagung di pasaran.

Perum Bulog, lanjut Enny, sejatinya tidak memiliki kewajiban menjaga stok jagung. Karena Bulog hanya diamanatkan untuk mencadangkan beras dan gabah. Sehingga menurutnya, apa yang dilakukan oleh Bulog merupakan tindakan responsif atas kenyataan yang ada di lapangan.

Dihubungi terpisah, Ketua Bidang Peternakan dan Perikanan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Anton J Supit mengatakan, peminjaman jagung ke pihak swasta adalah hal yang aneh. Bukan saja karena sebelumnya Kementan mengklaim ada surplus 12,98 juta ton jagung. Tapi peminjaman juga dinilai tidak sehat untuk pihak swasta dan dunia investasi.

“Aneh sekali kalau klaim surplus, lalu malah pinjam jagung ke perusahaan swasta, ini kan secara tidak langsung mengakui kita kekurangan (jagung),” ujar Anton.

Menurutnya, meski pinjaman jagung ini nanti diganti ketika jagung impor sudah masuk, namun kegiatan peminjaman ini menjadi preseden negatif bagi dunia usaha. Kebijakan pemerintah yang memberikan kemudahan bagi dunia usaha, paradoksal dengan yang dilakukan Kementan.

“Para investor tentu akan melihat dan mengevaluasi setiap kebijakan-kebijakan yang dibuat Kementan atau pemerintah. Membiarkan kenaikan bahan baku pakan dan malah meminjam untuk kebutuhan peternak, apa tidak ada cara yang lebih elegan?” tanyanya heran.

Dari sisi keuangan, peminjaman juga jadi pertanyaan besar. Dijelaskan Anton, jika swasta meminjamkan aset produksinya sebanyak 10.000 ton atau 10 juta kilogram, maka dengan kisaran harga Rp 5.000 per kilogram saja, ada dana Rp 50 miliar yang dipinjamkan dari swasta ke pemerintah.

“Sekarang jagung sudah melebihi Rp 6.000 per kilogram, kalikan saja, berarti 10.000 ton itu jadi Rp 60 miliar. Jadi mengelola ekonomi harus dengan data yang betul, jangan klaim surplus, tapi impor 100.000 ton dan pinjam dulu ke swasta,” tandasnya.

Seperti diketahui, Kementan meminjam jagung dari dua perusahaan pakan ternak besar (feedmill), yaitu Charoen Pokphand, dan Japfa, sebanyak 10 ribu ton untuk memenuhi kebutuhan peternak.

Sebelumnya Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak (Dirbitpro) Kementan, Sugiono mengungkapkan, pinjaman dikarenakan memang sudah ada kekurangan jagung di lapangan. Sementara itu, impor jagung yang direkomendasikan Kementan membutuhkan waktu cukup lama untuk sampai ke Tanah Air. Pinjaman tersebut pun akan segera dikembalikan ketika impor jagung sebanyak 100 ribu ton tiba.

Editor: ahmad sabran
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved