Info Kementerian

Industri Film Indonesia Butuh Wadah Koperasi

Badan hukum koperasi merupakan bentuk yang tepat bagi industri kreatif termasuk perfilman di Indonesia, untuk masa kini dan mendatang.

Industri Film Indonesia Butuh Wadah Koperasi
Dok Humas Kementerian Koperasi dan UKM
Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM, Meliadi Sembiring, memberikan sambutan sekaligus membuka Forum Diskusi Industri Film Butuh Koperasi? di Ruang Co Working Space, Smesco Indonesia. Jakarta, Rabu(28/11/2018). 

Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Meliadi Sembiring menegaskan seluruh pihak termasuk insan perfileman di Indonesia harus sepakat dan satu persepsi bahwa industri film butuh wadah koperasi untuk menjalankan seluruh kegiatannya. Dari mulai ide, kreasi, produksi, hingga eksibisi (tayang film).

"Karena, koperasi itu merupakan kumpulan orang-orang dengan persepsi, visi, dan misi yang sama. Saya yakin syarat itu bisa terpenuhi karena dalam satu insan dan profesi yang sama", ungkap Meliadi dalam diskusi bertema Industri Film Butuh Koperasi, di Jakarta, Rabu (28/11).

Di acara yang dihadiri belasan komunitas film yang ada di Sumatera, Jawa, Bali, dan NTB, Meliadi mengibaratkan industri film itu seperti sebuah pohon, dimana masing-masing memiliki fungsi dan peran. Akar mencari makanan, daun memasak makanan, dan dahan untuk tempat berbuah.

"Intinya, bagaimana menyatukan para kreatif membuat film berkualitas dalam satu wadah bernama koperasi", imbuh Meliadi.

Meliadi mengakui, kalau dalam hitungan swasta mungkin rugi. Tapi, kalau melalui koperasi, juga harus menguntungkan. Hanya saja, keuntungan bagi koperasi tidak melulu dihitung dari berapa banyak uang yang dihasilkan, melainkan juga dari benefit yang diciptakan. "Benefit itu adalah bisa bermanfaat bagi banyak orang atau masyarakat sekitar", tandas Meliadi.

Dengan potensi ide kreasi yang banyak, lanjut Meliadi, industri film dari hulu hingga hilir bisa dikuasai dan dilakukan melalui koperasi. "Jiwa koperasi adalah kebersamaan dan gotong royong, termasuk bagaimana menyangkut pembiayaan atau pendanaan dalam membuat program film", kata Meliadi.

Belasan komunitas film yang ada di Sumatera, Jawa, Bali, dan NTB berfoto bersama usai mengikuti Forum Diskusi Industri Film Butuh Koperasi? di Ruang Co Working Space, Smesco Indonesia. Jakarta, Rabu(28/11/2018).
Belasan komunitas film yang ada di Sumatera, Jawa, Bali, dan NTB berfoto bersama usai mengikuti Forum Diskusi Industri Film Butuh Koperasi? di Ruang Co Working Space, Smesco Indonesia. Jakarta, Rabu(28/11/2018). (Dok Humas Kementerian Koperasi dan UKM)

Produksi dan eksibisi

Hal senada dikatakan Dirjen Kebudayaan Kemendikbud Hilmar Farid. Menurut Hilmar, badan hukum koperasi merupakan bentuk yang tepat bagi industri kreatif termasuk perfilman di Indonesia, untuk masa kini dan mendatang.

"Karena koperasi adalah sebuah institusi bisnis berbasis kerja sama. Bahkan, sudah meluas dan menjadi tren di kalangan anak muda melakukan bisnis berbasis kolaborasi", kata Hilmar.

Hilmar mengakui, ide dan kreasi di industri film nasional memiliki potensi yang luar biasa besarnya. Tapi, banyak dari ide dan kreasi itu yang tidak bisa terwujud menjadi sebuah program. "Masalah industri dan insan film nasional adalah di sisi produksi dan eksibisi. Bayangkan, di Indonesia jumlah penduduk lebih dari 250 juta jiwa hanya memiliki 1400 layar bioskop. Bandingkan denga Korea Selatan yang sudah memiliki 10 ribu layar bioskop", ucap Hilmar.

Halaman
12
Penulis: Ichwan Chasani
Editor: Ichwan Chasani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved