Pemkot Depok Ngotot Pertahankan Pasar Kemiri Muka Jadi Aset Negara, Ini Alasannya

Pemerintah Kota Depok tetap melakukan upaya untuk mempertahankan Pasar Kemiri Muka menjadi aset negara atau milik Pemkot Depok.

Pemkot Depok Ngotot Pertahankan Pasar Kemiri Muka Jadi Aset Negara, Ini Alasannya
Warta Kota/Budi Sam Law Malau
Pedagang Pasar Kemiri Muka berunjuk rasa di depan Kantor Wali kota Depok untuk mempertanyakan kejelasan status mereka, Selasa (27/11/2018). 

Pemerintah Kota (Pemkot) Depok tetap melakukan upaya untuk mempertahankan Pasar Kemiri Muka menjadi aset negara atau milik Pemkot Depok.

Padahal Pemkot Depok sudah kalah dalam putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kepemilikan lahan Pasar Kemiri Muka, Beji, Depok, oleh PT Petamburan Jaya,

Sebab, Pemkot Depok tetap yakin bahwa lahan seluas 2,6 hektar di mana Pasar Kemiri Muka berdiri adalah lahan milik Pemkot Depok.

Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok, Nina Suzana, mengatakan, fakta bahwa lahan Pasar Kemiri Muka adalah milik Pemkot Depok, berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat No.593.82/SK216.S/AGR-DA/177-86 tentang Persetujuan Lokasi dan Pembebasan Tanah Seluas 5 ha yang terletak di Desa Kemiri Muka, Kecamatan Beji, Kotip Depok, Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor, untuk Pembangunan Pasar Depok Lama oleh PT Petamburan.

Dalam SK tersebut menyatakan bahwa tanah seluas 2,6 hektae dari tanah yang dimohon untuk pembangunan Pasar Depok Lama dan Pasar Inpres, harus diberikan kepada pemerintah daerah.

"Jadi, dalam izin lokasi saat itu ada kewajiban dari PT Petamburan yaitu harus menyerahkan lahan seluas 2,6 hektar dari total 5 hektar kepada Pemkot Depok. Tetapi, hingga saat ini belum diserahkan. Ini yang akan terus kami perjuangkan. Sehingga Pemkot Depok tetap berkeyakinan lahan adalah milik aset Pemkot Depok," katanya, Selasa (27/11/2018).

Menurut Nina, salah satu upaya yang akan dilakukan pemerintah adalah memohon penetapan non-executable.

Yakni eksekusi yang tidak dapat dijalankan dari Mahkamah Agung (MA).

Sebab, kata dia, semestinya sudah ada perubahan kepemilikan lahan pasar tersebut menjadi tanah milik negara.

"Kami sedang mempersiapkan berbagai dokumennya untuk penetapan non-executable itu," kata Nina.

Halaman
1234
Penulis: Budi Sam Law Malau
Editor: Hertanto Soebijoto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved