Pedagang Tak Persoalkan Pihak yang Kelola Pasar Kemiri Muka

"Kami pedagang tidak masalah siapapun yang mengelola pasar apakah Pemkot atau swasta. Tapi dengan catatan kita harus tahu prosedurnya.

Pedagang Tak Persoalkan Pihak yang Kelola Pasar Kemiri Muka
Warta Kota/Budi Sam Law Malau
Pedagang Pasar Kemiri Muka berunjuk rasa di depan Kantor Wali kota Depok untuk mempertanyakan kejelasan status mereka, Selasa (27/11/2018). 

Depok, Warta Kota -- Terkait kisruh hak kepemilikan lahan dan pengelolaan Pasar Kemiri Muka di Beji, Depok, sejumlah pedagang di Pasar Kemiri Muka yang sudah puluhan tahun berjualan di sana, mengaku tak mempersoalkan pihak manapun yang nantinya berhak mengelola Pasar Kemiri Muka, apakah Pemkot Depok atau pihak swasta yakni PT Petamburan Jaya Raya yang sudah ditetapkan oleh pengadilan selaku pemilik lahan Pasar Kemiri Muka.

Asalkan mereka tetap dapat berdagang di sana sesuai prosedur yang jelas serta status mereka di sana juga jelas.

Hal itu dikatakan Widodo, koordinator pedagang Pasar Kemiri Muka, Beji, Depok, Selasa (27/11/2018).

"Kami pedagang tidak masalah siapapun yang mengelola pasar apakah Pemkot atau swasta. Tapi dengan catatan kita harus tahu prosedurnya. Jangan kita sudah oke, tahu-tahu dibelakang, pedagang dicekik. Jadi prosedur dan statusnya mesti jelas semuanya," kata Widodo.

Menurutnya keberlangsungan ribuan pedagang di Pasar Kemiri Muka harus dapat dijamin oleh pihak manapun yang mengelola pasar dengan memberi keuntungan kepada semua pihak.

Karenanya ia meminta semua pihak terkait atas sengketa lahan pasar Kemiri Muka menyelesaikannya dengan baik.

Menurut Widodo alasan para pedangang menggeruduk Kantor Wali Kota Depok dan berunjuk rasa di sana, Senin (26/11/2018) karena sampai kini pihak yang berkompeten untuk memperjuangkan status mereka di lahan pasar Kemiri Muka seluas 2.6 hektar itu adalah Pemkot Depok.

Namun dia mengaku merasa heran kenapa Pemkot Depok belum juga melakukan upaya gugatan hukum baru setelah gugatan derden verzet pedagang ditolak PN Depok, jika memang benar-benar yakin bahwa lahan Pasar Kemiri Muka adalah aset negara.

"Selain itu sesuai surat Kepala BPN Depok Nomor: 729/7-32.76/VII/2005 tanggal 09 Juli 2015, menyebutkan bahwa HGB ini telah berakhir hak nya tanggal 04 Oktober 2008. Sehingga hak atas tanahnya dihapus dan menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Ini dasar kami mendesak Pemkot Depok, lakukan gugatan baru," kata Widodo.

Karena sampai aksi kemarin berakhir tidak ada tanggapan dan pejabat Pemkot Depok yang menerima mereka, Widodo memastikan, pihaknya akan menggelar aksi yang sama minggu depan.

Halaman
1234
Penulis: Budi Sam Law Malau
Editor: Andy Pribadi
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved