Kejari Bekasi Tahan Sekdis Tenaga Kerja Selewengkan Bantuan Beras Bulog

Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi berinisial HI akhirnya ditahan Kejaksaan Negeri Bekasi setelah sepekan menyandang status tersangka.

Kejari Bekasi Tahan Sekdis Tenaga Kerja Selewengkan Bantuan Beras Bulog
Tribunnews.com/Herudin
ILUSTRASI - Buruh angkut menata karung-karung beras Bulog asal Vietnam di salah satu toko di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC), Jakarta Timur, Selasa (28/1/2014). Beras impor ilegal asal Vietnam ditemukan masuk ke PIBC. Masuknya beras impor ilegal asal Vietnam, akan merusak produksi petani dalam negeri. Namun, Bea dan Cukai merilis beras tersebut diimpor secara legal karena ada izin Kementerian Perdagangan. 

SEKRETARIS Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi berinisial HI akhirnya ditahan Kejaksaan Negeri Bekasi.

HI ditahan setelah sepekan menyandang status tersangka akibat penyelewengan bantuan beras dari Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) pada 2017 lalu.

Kepala Kejaksaan Negeri Bekasi Hermon Dekristo mengatakan, HI ditahan setelah diperiksa penyidik sebagai tersangka pada Senin (26/11/2018).

HI ditahan untuk menghindari adanya upaya perusakan barang bukti, sekaligus mempercepat proses penyidikan hingga ke Pengadilan Negeri Bekasi.

"Kemungkinan Desember 2018 ini berkas perkara sudah dilimpahkan ke pengadilan, sehingga bisa segera disidangkan," kata Hermon pada Selasa (27/11/2018).

Selain menahan HI, penyidik lebih dulu mengamankan dua mantan anak buahnya saat berada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bekasi berinisial AD dan FS. Pada 2017 lalu, HI yang saat itu menjabat Kepala BPBD, memerintahkan AD dan FS untuk membuat dokumen palsu terkait permohonan bantuan beras kepada Bulog.

Bahkan setahun sebelumnya atau pada 2016 lalu, AD dan FS berinsiatif menyelewengkan bantuan beras itu.

Dari total 200 ton beras yang diterima, sebanyak 1,3 ton disalurkan kepada masyarakat yang berhak, sementara sisanya dijual ke pedagang yang ada di Pasar Baru Bekasi.

"Perbuatan para tersangka telah merugikan negara sekitar Rp 1,8 miliar dalam kurun dua tahun yakni 2016 dan 2017 lalu," ujar Hermon.

Akibat perbuatannya, para pelaku akan dijerat hukum berlapis pertama UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan dokumen. Ancaman penjaranya di atas lima tahun.

Halaman
12
Penulis: Fitriyandi Al Fajri
Editor: Hertanto Soebijoto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved