DPRD Depok Akan Sidak Sutet Tak Berizin di Tirtajaya Yang Resahkan Warga

DPRD Depok Akan Sidak Sutet Tak Berizin di Tirtajaya Yang Resahkan Warga. Komisi A DPRD Depok yang akan turun melakukan sidak.

DPRD Depok Akan Sidak Sutet Tak Berizin di Tirtajaya Yang Resahkan Warga
WARTA KOTA/BUDI SAM LAW MALAU
Proyek pengerjaan Sutet di kelurahan Tirtajaya, depok yang dikeluhkan warga. Hamzah, anggota komisi A DPRD Depok. 

KOMISI A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok yang membawahi bidang perizinan berencana akan segera melakukan sidak ke lokasi pembangunan tiang menara Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (Sutet) di Kawasan Grand Depok City (GDC) tepatnya di RT 7, RW 2, Kelurahan Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya, Depok.

Hal itu dikatakan Anggota Komisi A DPRD Depok, Hamzah, kepada wartawan, Minggu (25/11/2018).

"Sidak dilakukan dalam upaya merespons aduan-aduan dan protes masyarakat, perihal ijin lingkungan serta dampak pengerjaan tiang menara Sutet. Karena Sutet dibangun dekat pemukiman warga RW 02 Kelurahan Tirtajaya," kata Hamzah.

Menurutnta dampak dari protes warga sempat membuat pihak Lurah setempat memberikan teguran kepada pelaksana baik secara lisan maupun tertulis.

Isi teguran meminta pelaksana menunjukan kelengkapan ijin membangun tiang menara Sutet. "Namun, teguran yang dilayangkan pihak Lurah, terkesan diabaikan pihak pelaksana Sutet. Permasalahan Sutet ini sudah disampaikan ke pimpinan kami. Tim segera sidak bangunan Sutet, dengan kroscek langsung kelapangan. Kalau ijin Sutet dibilang urusan pusat, tetap saja mereka harus wajib ikuti Perda IMB Kota Depok," katanya.

Nantinya hika benar Sutet menyalahi aturan, kata Hamzah, pihaknya tak segan-segan mengeluarkan rekomendasi agar ijin Sutet dicabut.

Hamzah menjelaskan, dalam Perda IMB yang berkaitan dengan bangunan Sutet, pihak pelaksana wajib melengkapi rekomendasi ijin dari beberapa dinas Pemerintah Kota (Pemkot) Depok.

Seperti rekomendasi ijin Garis Sepandan Jalan (GSJ), Garis Sepandan Sungai (GSS) dan Garis Sepandan Bangunan (GSB) menara SUTET dari Dinas PUPR, lalu rekomendasi ijin Tata Bangunan melalui Dinas Rumkim serta rekomendasi ijin siteplan dari Dinas Penanaman Modal daN Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan lainnya.

"Hal pertama yang akan kami pertanyakan ke pelaksana terhadap bangunan Sutet apakah sudah sesuai Perda IMB atau belum. Sebab disebutkan dalam Perda IMB Nomor 2 Tahun 2016 untuk batas jarak 50 meter garis sepadan Sutet dengan bangunan rumah. Intinya, kami sekarang berpegangan dengan Perda IMB No.2 Tahun 2016, atas perubahan Perda IMB No.13 Tahun 2013 Kota Depok, dan aturan itu jelas tidak bisa ditawar-tawar lagi," kata Hamzah yang juga menjabat Ketua BKD DPRD Kota Depok.

Untuk itu, Hamzah menghimbau, agar pihak pelaksana melengkapi rekomendasi perijinan sebagai syarat IMB.

"Pertanyaannya atas kepentingan apa PLN pusat sampai pindahkan tiang menara Sutet ke lokasi yang sedang dikerjakan saat ini. Surat pernyataan pemindahan mana, dan seperti apa, kami juga tidak tahu. Juga apakah izin pemindahan Sutet untuk bangunan apartemen dan hotel, dan sudahkah sesuai dengan peraturan yang ada. Poinnya, Komisi A disini punya wewenang penuh mempertanyakan itu, memang tugas kami selaku lembaga pengawas pemerintah," kata Hamzah.

Halaman
123
Penulis: Budi Sam Law Malau
Editor: Theo Yonathan Simon Laturiuw
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved