Info Kementerian

Bertemu Dirjen WTO, Mendag Tegaskan Kepentingan Negara Berkembang Harus Diperhatikan

Usulan reformasi dan modernisasi mencakup tiga fungsi WTO, yaitu monitoring, mekanisme penyelesaian sengketa, dan negosiasi.

Bertemu Dirjen WTO, Mendag Tegaskan Kepentingan Negara Berkembang Harus Diperhatikan
Dok Humas Kementerian Perdagangan
Menteri Perdagangan RI, Enggartiasto Lukita bertemu dengan Direktur Jenderal Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) di kantor WTO di Jenewa, Swiss, Kamis (22/11). Pada pertemuan itu dibahas mengenai reformasi dan modernisasi WTO, serta dorongan komitmen penyelesaian agenda pertemuan Doha. 

Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita menyatakan bahwa posisi Indonesia terbuka bagi ide-ide reformasi dan modernisasi Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO) dalam menjalankan fungsinya.

Reformasi WTO akan membawa perubahan positif bagi sistem perdagangan multilateral dan diharapkan tetap mampu mengakomodasi kepentingan negara berkembang, termasuk Indonesia.

“Indonesia terbuka terhadap berbagai ide terkait reformasi WTO selama dapat mengakomodasi kepentingan seluruh anggota,” tegas Enggar dalam keterangan tertulis, Jumat (23/11).

Oleh karena itu, lanjut dia, WTO sebaiknya tidak melupakan dan mengabaikan hal-hal yang belum terselesaikan, seperti perundingan putaran Doha dan hal lainnya, serta tetap memperhatikan kepentingan negara berkembang dan negara kurang berkembang.

Sebagai koordinator G-33, lanjut dia, Indonesia juga menginginkan agar reformasi WTO juga terus memperhatikan hal-hal seperti public stock holding dan mekanisme special safeguard.

Mendag Enggar bertemu dengan Direktur Jenderal WTO Roberto Azevedo di kantor WTO, Jenewa, Swiss, Kamis (22/11). Mendag Enggar menggarisbawahi tanggapan Dirjen Azevedo yang menegaskan bahwa WTO tidak akan mengabaikan hal yang belum terselesaikan.

Mendag Enggar menjelaskan, usulan untuk mereformasi WTO didasarkan pada semakin merebaknya ketidakpastian pada sistem perdagangan dunia. WTO juga dinilai semakin melemah dalam menjalankan fungsinya, terutama terlihat dari tidak berkembangnya penyelesaian perundingan putaran Doha, proteksionisme yang banyak dilakukan negara anggota dan tekanan perdagangan yang meningkat, ancaman blokade Amerika Serikat (AS) terhadap pengisian anggota Appellate Body (AB), serta kurang efektifnya sistem monitoring WTO.

“Dengan demikian, usulan reformasi dan modernisasi mencakup tiga fungsi WTO, yaitu monitoring, mekanisme penyelesaian sengketa, dan negosiasi,” lanjut Enggar.

Usulan reformasi dan modernisasi WTO sebelumnya telah disepakati beberapa negara pendukung seperti Kanada, Australia, Brasil, Chile, Jepang, Kenya, Korea, Meksiko, Selandia Baru, Norwegia, Singapura, Swiss, dan Uni Eropa melalui pertemuan Joint Communication di Ottawa, Kanada, 24—25 Oktober 2018.

Terkait dengan monitoring dan transparansi, negara-negara pendukung reformasi WTO berpendapat bahwa sistem monitoring WTO harus diperkuat untuk mengatasi tekanan perdagangan yang meningkat akhir-akhir ini.

Halaman
12
Penulis: Ichwan Chasani
Editor: Ichwan Chasani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved