Bukan Tak Mungkin Proyek Pemagaran Pasar Cisalak Dibatalkan

yang mendapat penolakan warga dan dihentikan sementara, saat ini, nantinya benar-benar dibatalkan.

Bukan Tak Mungkin Proyek Pemagaran Pasar Cisalak Dibatalkan
Warta Kota/Budi Sam Law Malau
Penolakan warga atas pemagaran area Pasar Cisalak Depok. 

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) Kota Depok Kania Parwati mengatakan bukan tidak mungkin proyek pemagaran di area Pasar Cisalak yang mendapat penolakan warga dan dihentikan sementara saat ini, nantinya benar-benar dibatalkan seperti keinginan warga.

Apalagi kata Kania, proyek senilai Rp 1,5 Miliar lebih, yang terhenti itu terancam tidak selesai sesuai batas waktu yang disepakati dalam kontrak yakni 20 Desember 2018.

"Yang perlu dijadikan bahan pertimbangan adalah ketentuan dan peraturan. Kalau memenuhi ketentuan dan peraturan, bukan tdk mungkin proyek pemagaran dibatalkan," kata Kania kepada Warta Kota, Kamis (22/11/2018).

Sehingga, katanya, pembatalan proyek atau tidak bukan berdasarkan ada tidaknya penolakan warga tetapi berdasar ketentuan dan peraturan.

Meski begitu kata dia, pihaknya masih tetap berupaya mendekati warga yang menolak proyek pemagaran itu dengan merencanakan pertemuan kembali dengan warga.

"Dalam pertemuan berikutnya nanti akan dijelaskan bahwa pemagaran dilakukan untuk kepentingan semua pihak yang ada di Pasar Cisalak," katanya.

Diperkirakan katanya pertemuan dengan warga dilakukan pekan depan.

Sementara itu setelah membuat laporan ke Ombudsman RI terkait pengerjaan proyek pemagaran tembok di area Pasar Cisalak oleh Pemkot Depok karena pagar dibangun hingga ke jalan di depan deretan rumah dan tempat usaha warga, kini warga sekitar di Jalan Gadog dan di Jalan Uhan di RW 6, Kelurahan Cisalak Pasar, Kecamatan Cimanggis, Depok, meminta dan berharap Pemkot Depok membatalkan proyek pemagaran itu yang kini baru rampung tak lebih sepuluh persen.

"Kami berharap, meminta dan mendesak proyek pemagaran yang tidak manusiawi dan mengisolasi rumah serta tempat usaha warga ini dibatalkan. Sebab apa yang akan dilakukan Pemkot Depok ini sama saja hendak membunuh warganya," kata Sejahtera Perangin-angin (54), warga pemilik tempat usaha di Jalan Gadog, RT 3/6, Kelurahan Cisalak Pasar, Kecamatan Cimanggis, Depok, kepada Warta Kota, Kamis  (22/11/2018).

Karena itu pulalah, ratusan warga yang tinggal dan memiliki tempat usaha di sepanjang Jalan Gadog dan Jalan Uhan dengan kepemilikan sertifikat tanah, akan terus menolak pemagaran dan mengusir para pekerja, seperti yang terjadi beberapa kali dalam dua pekan ini.

Akhirnya, kata dia, warga membuat laporan pengaduan ke Ombudsman RI, terkait pengerjaan proyek pemagaran tembok itu.

Surat pelaporan dilayangkan warga dan diterima Ombudsman RI pada Senin (19/11/2108).

Dalam pelaporannya, warga meminta Ombudsman RI menghentikan selamanya proyek pemagaran area Pasar Cisalak yang dilakukan Pemkot Depok.

Sebab, pemagaran tembok yang rencananya setinggi 2,10 meter itu, juga akan dilakukan di kanan dan kiri di sepanjang jalan masuk pasar, yang diklaim milik Pemkot Depok.

Ini artinya di depan pintu rumah dan tempat usaha warga, akan berdiri pagar tembok setinggi dua meter lebih, yang membuat rumah dan tempat usaha warga akan terisolasi dan tak memiliki akses jalan lagi.

Padahal berdasar 103 sertifikat tanah milik warga, jalan di depan rumah dan tempat usaha mereka itu, adalah jalan umum atau fasilitas umum. Namun Pemkot Depok mengklaim bahwa jalan itu adalah bagian lahan pasar dan aset milik Pemkot Depok.

"Karena kesewenang-wenangan Pemkot Depok dengan pemagaran yang akan membuat tempat tinggal kami terisolasi, warga sepakat mengadukannya ke Ombudsman RI," kata Sejahtera.

Menurutnya sejak awal warga menolak pemagaran itu dan sudah disampaikan ke Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar Cisalak serta Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) Depok.

"Namun, tiba-tiba sejak akhir Oktober lalu, Pemkot Depok sudah memulai pengerjaan pemagaran, tanpa sepengetahuan dan kesepatan dengan warga," katanya.

Karenanya kata dia beberapa kali warga menghentikan pengerjaan pemagaran yang sudah mulai masuk ke jalan di depan rumah warga.

"Kami minta pemagaran dibatalkan, karena sangat tidak manusiawi bagi warga dan membuat tempat tingggal kami terisolasi tanpa memiliki akses jalan," kata Sejahtera.

Ujang, Sekertaris RT 3/6, Kelurahan Cisalak Pasar, Cimanggis, Depok, meminta Pemkot Depok tidak arogan dalam hal ini dan menghormati sertifikat tanah yang dimiliki 103 warga di sekitar area pasar, dimana berdasarkan sertifikat itu, jalan masuk ke area pasar adalah jalan umum dan bukan milik Pemkot Depok seperti yang diklaim Pemkot Depok.

"Jadi berdasar sertifikat tanah 103 warga, akses jalan pasar adalah fasilitas umum atau jalan umum, bukan lahan milik Pemkot Depok seperti yang mereka klaim," katanya.

Menurutnya, karena warga sudah beberapa kali menghalau pekerja yang akan mulai melakukan pemagaran di jalan di depan rumah warga, Pemkot Depok dan jajaran terkait untuk kesekian kalinya mengundang warga bertemu, Kamis (15/11/2018) lalu.

Namun pertemuan tetap tidak menghasilkan titik temu. Bahkan pertemuan berakhir dengan walk outnya seluruh warga, karena Wakil Kepala Disdagin Depok menyatakan dengan arogan bahwa pemagaran tidak perlu persetujuan warga.

Sehingga Pemkot Depok tetap mencoba melanjutkan proyek pemagaran yang akan menghabiskan dana sekitar Rp 1,5 Miliar itu, pada Sabtu (17/11/2018).

Saat itu, katanya para pekerja didampingi 3 orang anggota kepolisian dari Polsek Cimanggis dan 4 orang anggota Satpol PP.

"Alasannya mereka punya batas waktu, dimana pemagaran harus selesai pada 20 Desember mendatang. Namun warga menolak itu sampai kapanpun, karena pemagaran tembok di sepanjang jalan di kiri dan kanan di depan rumah dan tempat usaha warga, sangat tidak manusiawi dan membuat kami terisolasi" kata Ujang.

Dan akhirnya ratusan warga kembali menghardik dan menghalau pekerja karena pengerjaan pemagaran dengan membuat pondasi pagar, sudah masuk ke jalan di depan rumah dan tempat usaha warga.

"Warga langsung menyetop pengerjaan, tadi," katanya.

Ia memastikan bahwa warga akan terus berjaga-jaga agar pengerjaan pemagaran tidak dilanjutkan hingga ke depan rumah warga. "Kami warga di sini akan bersama-sama menolaknya apapun yang terjadi," katanya.

Setelah berhasil menghalau pekerja, katanya warga kemudian memasang spanduk sepanjang 50 meter dan selebar sekitar 1 meter, sebagai bentuk penolakan pengerjaan pemagaran area Pasar Cisalak.

Selain itu, warga juga menutup pondasi pagar yang sudah dibuat pekerja dengan semen cor.

"Jadi kami pasang spanduk penolakan dan menutup lubang pondasi tembok yg digali pekerja, dengan coran semen. Ini bentuk keseriusan warga menolak rencana pemagaran oleh Pemkot Depok," kata Sejati, warga sekitar.

Sejati mengatakan spanduk penolakan dibentangkan di samping gedung Pasar Cisalak, tepatnya di pertemuan antara ruas Jalan Gadog dan Jalan Uhan di RW 6, Kelurahan Cisalak Pasar, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok.

Tulisan di atas spanduk berbunyi diantaranya 'Pajak Kami Menghidupimu, Hidup Kalian Membebani Kami'. Lalu 'Hormati Sertifikat Kami Juga' serta 'Kami Rakyat-Warga Jangan Diganggu'.

Tulisan tampak di tulis tangan dengan cat merah di atas spanduk warna putih.

"Spanduk ini sengaja di pasang warga agar Pemkot Depok, tak perlu coba-coba lagi melanjutkan pemagaran. Sebab sudah kesekian kalinya warga menghentikan pengerjaan pemagaran yang mulai masuk ke depan rumah atau tempat usaha warga," kata Sejati. 

Ia menjelaskan, selama Pemkot Depok melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disdagin) tidak membatalkan rencana pemagaran, maka ketegangan dan situasi kurang kondusif akan terus terjadi di sana.

Sebab warga akan terus berjaga-jaga untuk memastikan kelanjutan pemagaran tidak masuk ke ruas jalan di depan rumah dan tempat usaha warga.

Karena polemik ini Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) Depok Kania Parwati mengaku pesimis target penyelesaian pengerjaan akan selesai sesuai batas waktu yang ditetapkan yakni akhir Desember 2018 ini.

Apalagi dalam beberapa hari terakhir ini, pengerjaan pemagaran yang mulai masuk ke jalan di depan deretan rumah warga dan tempat usaha warga, selalu dihalau warga dan akhirnya dihentikan sementara oleh Pemkot Depok agar tidak makin memanas.

Bahkan lubang pondasi pagar tembok yang dibuat pekerja, sudah ditutup kembali oleh warga dengan cor-an semen sebagai bentuk penolakan.

"Jadi memang bisa tidak selesai pengerjaannya sesuai batas waktu yang ada," kata Kania.

Ia tak membantah jika dikatakan bahwa pihaknya pesimis penyelesaian pengerjaan proyek tersebut akan rampung sesuai batas waktu yang ditetapkan.

Apalagi warga sekitar terus menerus melakukan penolakan dan pengusiran terhadap para pekerja yang hendak melakukan pemagaran di jalan di depan rumah dan tempat usaha warga.

"Karenanya terhenti atau kita hentikan pemagarannya saat ini. Untuk kelanjutannya masih dalam pembahasan," kata Kania.

Selanjutnya, kata dia, pihaknya akan kembali mengadakan pertemuan dengan warga sekitar, untuk melihat apakah pengerjaan pemagaran bisa dilanjutkan atau tidak.

"Direncanakan akan diidentifikasi masalahnya untuk dilakukan pemecahan dan solusinya," kata Kania.

Dalam plang proyek pemagaran diketahui bahwa pengerjaan pemagaran dilakukan oleh CV Mega Copilas di bawah Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) Kota Depok. Waktu pelaksanaan selama 75 hari dengan nilai pekerjaan Rp 1.549.415.000 atau sekitar Rp 1,5 miliar.

 

Penulis: Budi Sam Law Malau
Editor: Gede Moenanto
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved