Warga Desak Pemkot Depok Batalkan Pemagaran Pasar Cisalak

Kami berharap, meminta dan mendesak proyek pemagaran yang tidak manusiawi dan mengisolasi rumah serta tempat usaha warga ini dibatalkan.

Warga Desak Pemkot Depok Batalkan Pemagaran Pasar Cisalak
Warta Kota/Budi Sam Law Malau
Warga sekitar Pasar Cisalak, berjaga-jaga dan menghalau pekerja yang akan mengerjakan pemagaran tembok di sepanjang sisi jalan di depan rumah dan tempat usaha warga, Sabtu (17/11/2018). 

Setelah membuat laporan ke Ombudsman RI terkait pengerjaan proyek pemagaran tembok di area Pasar Cisalak oleh Pemkot Depok, hingga ke jalan di depan deretan rumah dan tempat usaha warga, kini warga sekitar di Jalan Gadog dan di Jalan Uhan di RW 6, Kelurahan Cisalak Pasar, Kecamatan Cimanggis, Depok, meminta dan berharap Pemkot Depok membatalkan proyek pemagaran itu yang kini baru rampung tak lebih sepuluh persen.

"Kami berharap, meminta dan mendesak proyek pemagaran yang tidak manusiawi dan mengisolasi rumah serta tempat usaha warga ini dibatalkan. Sebab apa yang akan dilakukan Pemkot Depok ini sama saja hendak membunuh warganya," kata Sejahtera Perangin-angin (54), warga pemilik tempat usaha di Jalan Gadog, RT 3/6, Kelurahan Cisalak Pasar, Kecamatan Cimanggis, Depok, kepada Warta Kota, Kamis (22/11/2018).

Karena itu pulalah, ratusan warga yang tinggal dan memiliki tempat usaha di sepanjang Jalan Gadog dan Jalan Uhan dengan kepemilikan sertifikat tanah, akan terus menolak pemagaran dan mengusir para pekerja, seperti yang terjadi beberapa kali dalam dua pekan ini.

Akhirnya kata dia warga membuat laporan pengaduan ke Ombudsman RI, terkait pengerjaan proyek pemagaran tembok itu.

Surat pelaporan dilayangkan warga dan diterima Ombudsman RI pada Senin (19/11/2108).

Dalam pelaporannya, warga meminta Ombudsman RI menghentikan selamanya proyek pemagaran area Pasar Cisalak yang dilakukan Pemkot Depok.

Sebab pemagaran tembok yang rencananya setinggi 2,10 meter itu, juga akan dilakukan di kanan dan kiri di sepanjang jalan masuk pasar, yang diklaim milik Pemkot Depok.

Ini artinya di depan pintu rumah dan tempat usaha warga, akan berdiri pagar tembok setinggi dua meter lebih, yang membuat rumah dan tempat usaha warga akan terisolasi dan tak memiliki akses jalan lagi.

Padahal berdasar 103 sertifikat tanah milik warga, jalan di depan rumah dan tempat usaha mereka itu, adalah jalan umum atau fasilitas umum. Namun Pemkot Depok mengklaim bahwa jalan itu adalah bagian lahan pasar dan aset milik Pemkot Depok.

"Karena kesewenang-wenangan Pemkot Depok dengan pemagaran yang akan membuat tempat tinggal kami terisolasi, warga sepakat mengadukannya ke Ombudsman RI," kata Sejahtera.

Halaman
1234
Penulis: Budi Sam Law Malau
Editor: ahmad sabran
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved