PT PJR Layangkan Surat Peringatan ke Pemkot Depok agar Serahkan Pasar Kemiri Muka

Dalam surat peringatan itu, pihaknya memberi waktu selambat-lambatnya 14 hari sejak surat dibuat untuk Pemkot Depok agar melaksanakannya.

PT PJR Layangkan Surat Peringatan ke Pemkot Depok agar Serahkan Pasar Kemiri Muka
Warta Kota/Budi Sam Law Malau
Suasana Pasar Kemiri Muka, Beji Depok. 

Depok, Warta Kota -- PT Petamburan Jaya Raya (PJR) melalui lembaga kuasa hukumnya yakni Hendropriyono And Associates melayangkan surat peringatan ke Pemerintah Kota (Pemkot) Depok dalam hal ini Wali Kota Depok Mohammad Idris, untuk melaksanakan putusan pengadilan yakni menyerahkan lahan dan bangunan Pasar Kemiri Muka di Beji, Depok, seluas sekitar 2,6 hektar, ke PT Petamburan Jaya Raya dalam waktu dekat.

Sebab berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Bogor, Pengadilan Tinggi Bandung, hingga Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK) oleh Mahkamah Agung (MA) beberapa waktu lalu, dinyatakan bahwa PT Petamburan Jaya Raya adalah pemilik sah tanah atau lahan Pasar Kemiri Muka berikut bangunan diatasnya.

Ini artinya putusan sudah berkekuatan hukum tetap, berdasarkan Kasasi MA 9 Februari 2012 atau berdasarkan PK pada 4 April 2014.

Meitha Wila Roseyani selaku kuasa hukum PT Petamburan Jaya Raya (PJR) dari Hendropriyono And Associates, mengatakan surat peringatan untuk melaksanakan putusan ke Pemkot Depok itu dilayangkan tertanggal 14 November 2018 lalu.

Dalam surat peringatan itu, pihaknya memberi waktu selambat-lambatnya 14 hari sejak surat dibuat untuk Pemkot Depok agar melaksanakannya.

"Jika tidak maka kami akan menempuh upaya perlindungan hukum untuk klien kami, kepada Presiden Republik Indonesia serta lembaga pelaksana lainnya," kata Meitha, Selasa (20/11/2018).

Surat peringatan ini kata dia dilayangkan setelah Pengadilan Negeri (PN) Depok akhirnya menolak gugatan perlawanan atau derden verzet yang diajukan pedagang Pasar Kemiri Muka, Beji, Depok, dalam sidang putusan di PN Depok, Senin (12/11/2018).

Selain itu kata Meitha, rencana eksekusi lahan Pasar Kemiri Muka pada 19 April lalu oleh PN Depok, gagal dan diundur sampai batas waktu yang belum ditentukan juga karena andil Pemkot Depok.

"Kami menilai Pemerintah Kota Depok dalam hal ini Wali Kota Depok Mohammad Idris, selaku bagian dari penyelenggara Negara Republik Indonesia, seharusnya tunduk untuk melaksanakan putusan sebagai penghormatan terhadap hukum. Namun justru bergabung dengan pihak lain untuk sama-sama menolak dilakukannya eksekusi dengan cara membiarkan pihak-pihak lain melakukan aksi demo dan bahkan melakukan perlawanan atau keberatan terhadap eksekusi," katanya.

Padahal putusan sudah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan MA tanggal 12 Februari 2012 atau berdasarkan Putusan PK tanggal 4 April 2014.

Halaman
123
Penulis: Budi Sam Law Malau
Editor: Andy Pribadi
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved