Media Sosial

Jokowi Serahkan 54 Bidang Usaha ke Asing, Rizal Ramli: Kok Kayak Sudah Putus Asa?

Dirinya lantas mempertanyakan apakah rezim Jokowi sudah putus asa mengembalikan ekonomi bangsa.

Jokowi Serahkan 54 Bidang Usaha ke Asing, Rizal Ramli: Kok Kayak Sudah Putus Asa?
Warta Kota/Hamdi Putra
Rizal Ramli (tengah) saat jumpa pers di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (14/11/2018). 

EKONOM Rizal Ramli menyoroti kebijakan Presiden Joko Widodo yang melepas puluhan bidang bisnis dalam negeri untuk dikuasai asing.

Dirinya lantas mempertanyakan apakah rezim Jokowi sudah putus asa mengembalikan ekonomi bangsa.

Pertanyaan tersebut dilontarkan mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman periode 2015-2016 itu, lewat akun twitternya @RamliRizal, Minggu (18/11/2018). Rizal Ramli mempertanyakan potensi bisnis yang seharusnya dapat dikelola oleh bangsa, bukan pihak asing.

Baca: Jokowi: Dana Kelurahan untuk Rakyat, Kok Rame?

"Mas @jokowi,, kok ini kaya sudah putus asa ? Sektor2 yg seharusnya untuk rakyat, UKM, dibebaskan 100% untuk asing spt warung internet, renda, pengupasan umbi2an, jasa survei, akupuntur, content internet dll ? Terus rakyat mau jadi kuli saja ? Ampun deh" tulis Rizal Ramli.

Menurutnya, ditetapkannya 54 bisnis dalam Daftar Negatif Investasi (DNI) itu tidak sejalan dengan Nawacita yang digaungkan Jokowi. Kebijakan tersebut pun diingatkan Rizal Ramli sebagai kampanye negatif jelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

"Presiden @jokowi,, Mohon kebijakan yg sangat merugikan rakyat ini dibatalkan Sama sekali tidak ada roh Trisakti dan Nawacita-nya. Kok tega2nya ladang bisnis untuk rakyat, UKM, mau diberikan 100% sama asing ? Ini kampanye yg buruk sekali," jelas Rizal Ramli.

Dikutip dari kontan.co.id, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyebutkan bahwa dari 54 bidang usaha yang dikeluarkan dari daftar negatif investasi (DNI) atau bisa dimasuki 100 persen asing, baru 28 bidang usaha yang disetujui.

"Seingat saya itu," ungkap Edi Putra, Staf Khusus Kemenko dikutip dari kontan.co.id, Sabtu (17/11/2018).

Sedangkan 26 bidang usaha lainnya, Kemenko masih menunggu konfirmasi dari Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), dan Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo). Konfirmasi tersebut terkait KBLI dan persyaratan.

Baca: Kata Jusuf Kalla, Menteng dan Kebayoran Baru Tak Bakal Dapat Dana Kelurahan

"Kalau dikeluarkan ya dikeluarkan, jangan ada pakai syarat tambahan," ucap Edi.

Halaman
12
Penulis: Dwi Rizki
Editor: Yaspen Martinus
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved