Gelombang Dukungan untuk Baiq Nuril Maqnun sudah Sampai Istana Negara

Dalam pertemuan itu, lfdhal Kasim mengatakan dirinya mengapresiasi dukungan masyarakat terhadap kasus Baiq Nuril.

Gelombang Dukungan untuk Baiq Nuril Maqnun sudah Sampai Istana Negara
Warta Kota/Rangga Baskoro
Anggara, Direktur Eksekutif ICJR (batik putih, kiri) dab Ifdhal Kasim, Tenaga Ahli Deputi V KSP (batik coklat, kanan) saat Koalisi Save Ibu Nuril sambangi Istana Negara guna menyampaikan surat ke Presiden Jokowi, Senin (19/11/2018). 

Koalisi Save Ibu Nuril yang terdiri dari organisasi masyarakat sipil seperti lCJR, MaPPl FHUl, LBH Apik Jakarta, LBH Masyarakat, Ecpat, dan LBH Pers hari ini menyambangi Istana Negara guna memberikan surat yang berisi saran agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa memberikan amnesti kepada Baiq Nuril Maqnun, korban pelecehan seksual yang terancam hukuman penjara.

Dalam kesempatan itu, mereka ditemui oleh Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden lfdhal Kasim.

Direktur Eksekutif ICJR, Anggara mengatakan bahwa Amnesti adalah jalan yang paling mungkin diambil Presiden Jokowi karena Presiden memiliki kewenangan berdasarkan konstitusi untuk memberikan amnesti.

"Secara regulasi, tidak ada batasan kasus-kasus seperti apa yang diberikan amnesti. Jika Presiden memberi amnesti, ini tidak hanya akan menyelamatkan Bu Nuril, tapi juga sistem hukum secara keseluruhan. Kami sudah mengetahui bahwa presiden menaruh perhatian terhadap kasus bu nuril. Tapi perhatian saja tidak cukup. Kami menanti langkah nyata presiden," kata Anggara di lokasi, Senin (19/11/2018).

Anggara juga berpendapat bahwa pengajuan grasi bukan lah langkah yang tepat.

“Dengan mendorong Grasi, Presiden menganjurkan Nuril untuk mengakui kesalahan yang tidak pernah dilakukan. Sementara Amnesti adalah bentuk pengakuan dan keberpihakan negara untuk melindungi korban kejahatan yang dikriminalkan. Dan jelas di sini kalau Bu Nuril adalah korban, jangan dianggap seperti kriminal," tandas Anggara.

Dalam pertemuan itu, lfdhal Kasim mengatakan dirinya mengapresiasi dukungan masyarakat terhadap kasus Baiq Nuril dan akan meneruskan suara masyarakat ini kepada Presiden.

Selain petisi #AmnestiUntukNuril, Fahira Idris juga memulai petisi. Petisi tersebut hingga kini sudah didukung lebih dari 6 ribu orang. Manajer Kampanye Change.org Indonesia Dhenok Pratiwi menyampaikan bahwa dukungan masyarakat terhadap kasus Nuril sudah ada sejak proses hukumnya di PN Mataram.

Dalam petisi itu diceritakan pula mengenai putusan Pengadilan Negeri (PN) Mataram yang telah memutus bebas Nuril karena dakwaannya tidak terbukti.

Nama mantan guru honorer di SMAN 7 Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Baiq Nuril Maknun, menuai perbincangan usai dinyatakan bersalah menyebarkan rekaman bermuatan kesusilaan dan dihukum enam bulan penjara serta denda Rp500 juta dalam putusan kasasi Mahkamah Agung (MA).

Baiq Nuril pun merasa diperlakukan tidak adil lantaran dirinya adalah korban kasus perbuatan pelecehan seksual yang dilakukan Kepala Sekolah SMAN 7 Mataram, M.

Pelecehan itu, disebutnya, terjadi lebih dari sekali.

Penulis: Rangga Baskoro
Editor: Gede Moenanto
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved