Pengembang Melakukan Suap ke Birokrat Dianggap Hal Biasa

Tindakan pengembang properti menyuap birokrat pemerintah menjadi hal "lumrah" dilakukan untuk mengurus perizinan.

Pengembang Melakukan Suap ke Birokrat Dianggap Hal Biasa
Warta Kota/Muhammad Azzam
Kondisi proyek Miekarta, nampak sepi 

WARTA KOTA, PALMERAH---Pakar sektor properti, Erwin Kallo, mengatakan, tindakan pengembang properti menyuap birokrat pemerintah menjadi hal "lumrah" dilakukan untuk mengurus perizinan.

"Tidak ada proyek properti di Indonesia yang tidak pakai suap atau pungli. Kenapa itu terjadi? Karena memang rentang perizinannya itu terlalu panjang dan terlalu banyak," kata Erwin seperti dilansir Antaranews.com, Minggu (18/11/2018).

Erwin mengatakan, pengembang properti berada pada posisi sulit dalam menjalankan bisnis dan memenuhi harapan konsumen di Indonesia karena menjadi "korban" birokrasi yang tidak sehat.

Erwin mengatakan, kasus suap yang menyeret pimpinan perusahaan Meikarta dan Bupati Bekasi merupakan contoh pengembang properti "terpaksa" harus menyuap birokrat karena jika tidak membayar maka proses perizinan tidak berjalan.

"Suap itu bukan berarti ada masalah. Tidak ada masalah pun harus suap. Di Indonesia ini benar pun pakai ongkos. Bayar itu untuk apa? Untuk percepatan, karena bisnis itu masalah waktu," kata Erwin.

Erwin mengatakan, penundaan suatu proyek karena perizinan akan menimbulkan biaya yang cukup besar terhadap proyek tersebut seperti biaya "overhead" yang akan membengkak jika terjadi penundaan proyek.

Erwin menggambarkan proses perizinan yang harus diurus pengembang cukup rumit mulai pembebasan lahan, sertifikasi tanah, hingga izin mendirikan bangunan (IMB).

Praktisi hukum, Eddy Marek, mengatakan, praktik suap dan pungli yang terjadi dalam kasus properti terkait pertama masalah mental birokrat.

Kemudian, persoalan lainnya karena perangkat hukum, saat ini pemerintah sudah memiliki "online single submission" (OSS) yang merupakan platform yang baik sehingga pejabat pemerintah daerah harus mengikuti prosedur yang ada.

"Akibat kelemahan dua hal yaitu mentalitas dan perangkat hukum, halini masih terus terjadi. Saya pernah mendengar salah satu pejabat pemerintah sendiri mengatakan pengembang serba salah, di satu sisi jika tidak mendekati pejabat, izinnya dipersulit atau tertunda atau diurus setengah hati, tapi di sisi lain, jika pihak pengembang terus mendekati, maka ada risiko ditangkap karena melakukan kolusi," kata Eddy.

Baca: Pusaran Korupsi Perizinan Tata Ruang dalam Kasus Meikarta Ikut Menyeret Kalangan DPRD Bekasi

Baca: KPK Imbau Pejabat Lippo Group dan Pegawai Lippo Tidak Sembunyikan Informasi Terkait Kasus Meikarta

Baca: Pengamat Sebut Kasus Meikarta Harus Jadi Momen Pembenahan Birokrasi Perizinan

Editor: Aloysius Sunu D
Sumber: Antara
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved