Untuk Kali Kedua, Berkas Kasus Korupsi Nur Mahmudi Ismail Dikembalikan Jaksa ke Polisi

Hal itu diakui Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Depok Sufari kepada wartawan, saat dikonfirmasi, Kamis (15/11/2018).

Untuk Kali Kedua, Berkas Kasus Korupsi Nur Mahmudi Ismail Dikembalikan Jaksa ke Polisi
Warta Kota/Budi Sam Law Malau
Mantan Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail, benar-benar memenuhi panggilan penyidik Polresta Depok untuk diperiksa sebagai tersangka kasus korupsi pelebaran Jaka Nangka, Tapos, Kamis (13/9/2018) hari ini. 

UNTUK kedua kalinya, berkas kasus dugaan korupsi pengadaan Jalan Nangka, Tapos dengan tersangka mantan Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail dan mantan Sekda Harry Prihanto, dikembalikan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Depok kepada Kepolisian Resort Kota Depok, karena kurang lengkap alias P-18.

Hal itu diakui Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Depok Sufari kepada wartawan, saat dikonfirmasi, Kamis (15/11/2018).

"Ya, sudah kami kembalikan lagi berkasnya, karena kurang lengkap, dengan sejumlah catatan. Untuk kurangnya apa, kewenangan penyidik yang beberkan," kata Sufari.

Baca: Dana Kelurahan Digoreng Oposisi, Jokowi: Hati-hati, Banyak Politikus Sontoloyo

Yang jelas, kata Sufari, berkas yang dilimpahkan kepada pihaknya untuk kedua kalinya itu, belum dilengkapi penyidik sesuai petunjuk pihaknya, saat memulangkan berkas pertama kali beberapa waktu lalu.

"Yang jelas seperti itu. Ada yang belum dilengkapi sesuai petunjuk kami," ujarnya.

Plh Kasubbag Humas Polresta Depok AKP Firdaus membenarkan bahwa Kejari Depok telah mengembalikan berkas perkara korupsi Jalan Nangka yang merugikan negara sebesar Rp 10,7 miliar, untuk kedua kalinya.

Baca: Prabowo: Sebelum Saya Jadi Presiden, Kalau Bisa Rizieq Shihab Pulang

"Berkas dikembalikan lagi, karena dianggap masih belum lengkap atau P-18,” jelasnya.

Ia enggan membeberkan kekurangan apa yang dimaksud Kejari Depok dalam berkas tersebut.

Sebelumnya, Polresta Depok melimpahkan berkas kasus dugaan korupsi pelebaran Jalan Nangka, Tapos dengan tersangka mantan Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail dan mantan Sekda Depok Harry Prihanto, untuk kedua kalinya ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Depok, Senin (22/10/2018).

Baca: Madagaskar Belajar Ekonomi Kreatif Hasil UKM ke Tangerang Selatan

Sebelumnya, berkas kasus dugaan korupsi itu dikembalikan Kejari Depok ke Polresta Depok karena dinilai tidak lengkap.

Polresta Depok telah menyelidiki kasus dugaan korupsi proyek pengadaan lahan pelebaran Jalan Nangka, Kelurahan Sukamaju Baru, Kecamatan Tapos, Depok, sejak Oktober 2017 lalu. Proyek yang dilaksanakan pada 2015 silam itu diduga merugikan uang negara sekitar Rp 10,7 miliar.

Setelah melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan, polisi akhirnya menetapkan mantan Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail dan mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Depok Harry Prihanto sebagai tersangka.

Baca: Belanja Rp 10 Ribu, Sandiaga Uno Dapat 10 Tempe Hape di Kabupaten Semarang

Penyidik sempat mengirimkan berkas perkara tersangka Nur Mahmudi dan Harry Prihanto, pertama kali ke kejaksaan pada Jumat (21/9/2018) lalu. Namun, berkasnya dikembalikan (P19) karena dinilai belum lengkap dan perlu diperbaiki.

Setelah dilengkapi dan diperbaiki, Polresta Depok kembali melimpahkan berkas ke kejaksan, Senin 22 Oktober 2018. Ternyata, berkas itu pun dinyatakan masih belum lengkap oleh Kejari Depok. (*)

Penulis: Budi Sam Law Malau
Editor: Yaspen Martinus
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved