Info Kementerian

Kartu Nikah, Ikhtiar Kemenag Tingkatkan Kualitas Layanan Publik

Mohsen memastikan pengadaan Kartu Nikah akan dilakukan melalui tender terbuka dengan proses yang transparan agar sesuai dengan mekanisme dan ketentuan

Kartu Nikah, Ikhtiar Kemenag Tingkatkan Kualitas Layanan Publik
Dok. Humas Kementerian Agama
Kementerian Agama telah meluncurkan Kartu Nikah bersamaan dengan dirilisnya Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah Berbasis Website (Simkah Web), Kamis (8/11) lalu. 

Kementerian Agama telah meluncurkan Kartu Nikah bersamaan dengan dirilisnya Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah Berbasis Website (Simkah Web), Kamis (8/11) lalu. Kartu Nikah itu merupakan salah satu modul yang disediakan dalam Aplikasi Simkah Web. 

Selain Kartu Nikah, Simkah Web juga menyediakan modul layanan yang bisa diakses publik secara online, yaitu pendaftaran nikah online dan survey kepuasan masyarakat terhadap layanan Kantor Urusan Agama (KUA) secara online.

"Aplikasi Simkah dirancang untuk meningkatkan kualitas layanan publik yang mudah diakses masyarakat dan dapat meningkatkan kinerja layanan KUA. Aplikasi ini telah diintegrasikan dengan data  berbasis E-KTP Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil," terang Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, Mohsen, dalam keterangan tertulis,  Rabu (14/11). 

Menurut Mohsen, cara kerja aplikasi ini cukup simpel. Tinggal memasukkan nomor NIK pada menu pendaftaran nikah, maka aplikasi akan menarik data yang diperlukan dari database kependudukan untuk mengisi formulir nikah yang ada.

Setelah proses verifikasi data, pemeriksaan, dan akad nikah selesai dilaksanakan, maka aplikasi akan mengirim data balikan ke data warehouse Ditjen Dukcapil untuk diproses perubahan status perkawinan yang bersangkutan.

Data yang telah diinput di aplikasi, kemudian dicetak dalam Lembaran Pemeriksaan Nikah, Akta Nikah, Buku Nikah, dan Kartu Nikah.

"Kementerian Agama meluncurkan Kartu Nikah untuk merespon permintaan masyarakat terhadap kebutuhan Identitas Pernikahan yang simpel dapat dibawa saat bepergian dengan suami/istri tanpa perlu membawa buku nikah," jelas Mohsen. 

Dengan membawa Kartu Nikah, kata Mohsen, masyarakat akan dimudahkan dalam mengakses layanan KUA di seluruh Indonesia, seperti layanan legalisasi dokumen surat keterangan lainnya yang diperlukan.  

Saat ini, untuk mengurus visa ke luar negeri misalnya,  pasangan yang sudah menikah memerlukan rangkaian legalisasi berjenjang dari KUA tempat yang bersangkutan menikah. Proses selanjutnya adalah legalisasi ke Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian Luar Negeri. 

"Alur ini kurang sejalan dengan semangat reformasi birokrasi yang mementingkan aspek kecepatan dan kemudahan bagi masyarakat. Maka, Kartu Nikah menjadi solusi yang memudahkan bagi masyarakat," kata Mohsen.

Halaman
123
Penulis: Ichwan Chasani
Editor: Ichwan Chasani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved