Pengamat Sebut Kasus Meikarta Harus Jadi Momen Pembenahan Birokrasi Perizinan

Sholikin menilai pemerintah saat ini perlu lebih serius lagi untuk memperbaiki birokrasi perizinan dan mengurangi potensi transaksi izin

Pengamat Sebut Kasus Meikarta Harus Jadi Momen Pembenahan Birokrasi Perizinan
istimewa
Meikarta 

Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), M Nur Sholikin menyebut bahwa pengungkapan dugaan suap perizinan yang melibatkan Bupati dan sejumlah pegawai di Kabupaten Bekasi harus ditindaklanjuti oleh pemerintah untuk memperbaiki proses perizinan usaha di Indonesia.

Pengungkapan kasus suap yang melibatkan proyek besar Meikarta ini, dinilai Sholikin menambah daftar kasus suap yang bersumber dari penyalahgunaan kewenangan dalam memberikan izin usaha.

"Selama ini kasus suap perizinan tak hanya terkait dengan usaha pengembangan kawasan tapi juga perizinan di sektor tambang dan insfrastruktur,” tuturnya kepada wartawan di Jakarta.

Ia mengatakan, berbagai kasus tersebut sebenarnya menunjukkan adanya persoalan dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah terkait perizinan yang sering menjadi kendala dalam memulai usaha di Indonesia.

Sholikin menilai pemerintah saat ini perlu lebih serius lagi untuk memperbaiki birokrasi perizinan dan mengurangi potensi transaksi izin antara swasta dengan birokrat.

 “Kasus suap Meikarta dan kasus suap perizinan lainnya menunjukkan ada masalah administrative governance dalam birokrasi kita. Ongkos yang ditimbulkan akibat penyakit birokrasi perizinan menjadi beban besar bagi masyarakat dalam memulai usaha. Di sisi lain, dapat menimbulkan peluang penyimpangan pemberian izin yang tidak akuntabel dan merugikan masyarakat,” ujarnya.

Padahal, kata dia, tujuan perizinan usaha adalah untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan masyarakat. Penyalahgunaan kewenangan pemberian izin ini juga tidak sejalan dengan kebijakan Presiden Joko Widodo untuk menciptakan kemudahan berusaha di Indonesia melalui Penerbitan Perpres 91/2017.

Menurutnya, pemerintah harus serius turun tangan membenahi birokrasi perizinan. "Presiden juga perlu mengoptimalkan kembali kebijakan pemberantasan pungli yang pernah dicanangkan dalam paket revitalisasi hukum tahun 2016 yang lalu. Pungli kelas kakap juga harus ditertibkan,” tutupnya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Penyediaan Rumah Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid dalam siaran persnya mengatakan proses perizinan yang tidak mudah menjadi salah satu penghambat dunia usaha dalam menyediakan hunian bagi masayarakat.

Padahal Kementerian PUPR menargetkan untuk memangkas kekurangan pasokan perumahan (backlog) dari 7,6 juta pada tahun 2015 menjadi 5,4 juta pada tahun 2019.

“Sedangkan dari sisi perizinan, prosesnya di beberapa daerah tidak lah mudah sehingga memerlukan waktu yang lama. Kondisinya semakin sulit ketika menghitung harga bahan bangunan yang terus naik tiap tahunnya,” ungkap Abdul.

Abdul mengatakan, melalui melalui PP 64/2016, regulasi dibuat untuk mendorong dipermudahnya perizinan perumahan oleh pemerintah daerah. Kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) pun dilakukan guna mendorong pembangunan kota-kota baru.

Editor: ahmad sabran
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved