Tenaga Kerja Kontrak Bekasi Akhirnya Teken Surat Pengajuan Gaji, Cincin Mertua Siap Ditebus Lagi

"Cincinnya pasti saya beli lagi. Kasihan ibu mertua karena saya telah membebaninya," ungkapnya.

Tenaga Kerja Kontrak Bekasi Akhirnya Teken Surat Pengajuan Gaji, Cincin Mertua Siap Ditebus Lagi
Kompas.com
Ilustrasi 

PARA tenaga kerja kontrak (TKK) di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi mulai bisa bernapas lega. Sebab, mereka telah meneken surat pengajuan gaji untuk Bulan Oktober 2018.

"Alhamdulillah berkas sudah saya tandatangani kemarin (Kamis 8/11/2018) dari dinas," kata WH (26), salah satu TKK, Jumat (9/11/2018).

WH mengatakan, sebetulnya penandatanganan berkas harus sudah dilakukan pada akhir Oktober lalu. Namun, dengan adanya keterlambatan ini, para TKK baru meneken berkas pada pekan pertama November.

Baca: Belasan Ribu Pegawai Kontrak Kota Bekasi Belum Digaji, Ada yang Sampai Jual Cincin Emas Mertua

"Kalau berkas ditandatangani akhir Oktober, gaji biasanya masuk tanggal 1-3 November. Tapi sekarang gaji belum masuk karena berkas baru ditandatangani kemarin," ujarnya.

Dia memprediksi, butuh waktu sekitar sepekan atau 10 hari dalam proses pencairan gaji sebesar Rp 4,9 juta per bulan. Bila gaji telah diterima, dia berencana akan membeli kembali cincin emas mertuanya yang telah dijual seharga Rp 1,2 juta untuk menutupi biaya hidup.

"Cincinnya pasti saya beli lagi. Kasihan ibu mertua karena saya telah membebaninya," ungkapnya.

Baca: Jokowi: Saya Ingatkan, Sekarang Bukan Zamannya Lagi Kampanye Gunakan Politik Adu Domba

Sebanyak 11.388 pegawai TKK di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi belum mendapatkan gaji selama sebulan. Bahkan, tambahan penghasilan pegawai (TPP) atau tunjangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) juga telat diberikan, padahal nilainya sudah dipotong 40 persen oleh pemerintah daerah.

Kepala BPKAD Kota Bekasi Supandi Budiman meminta agar para TKK bersabar karena gaji mereka dalam tahap proses pencairan.

"Informasinya banyak TKK kemarin meneken berkas pengajuan gaji dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Tapi, sejauh ini belum ada kepala OPD yang mengajukan pencairan dana ke BPKAD," beber Supandi.

Baca: Sumber Bau Menyengat yang Resahkan Warga Pondok Pinang Ternyata Mengandung Gas Metan

Setelah berkas ditandatangani, maka OPD akan mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) ke BPKAD. Setelah itu lembaganya akan mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang ditujukan ke Bank Jawa Barat dan Banten (BJB).

Menurut dia, pencairan gaji TKK harus berdasarkan rekomendasi dari masing-masing kepala OPD. Soalnya, rekapitulasi jumlah pegawai merupakan kewenangan masing-masing kepala OPD.

"Sistem gajinya juga beda. Kalau TKK kan kerja dulu baru dibayar, sedangkan PNS gajian dulu setelah itu kerja. Lagi pula keterlambatan pencairan gaji mereka baru beberapa hari," bebernya. (*)

Penulis: Fitriyandi Al Fajri
Editor: Yaspen Martinus
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved