Menjelang Penyelenggaraan Kongres Kebudayaan Indonesia 2018

Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, telah menyelenggarakan acara Pra Kongres Kebudayaan Indonesia 2018.

Menjelang Penyelenggaraan Kongres Kebudayaan Indonesia 2018
Istimewa/Direktorat Jenderal Kebudayaan
Hilmar Farid, Direktur Jenderal Kebudayaan 

WARTA KOTA, PALMERAH---Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, telah menyelenggarakan acara Pra Kongres Kebudayaan Indonesia (KKI) 2018 pada 4-6 November 2018 di Jakarta.

Pelaksanaan kegiatan tersebut dibuat untuk mengakomodasi ruang sektoral terkait ekosistem kebudayaan.

Kegiatan tersebut melibatkan 333 ahli dan pelaku budaya yang terbagi dalam 11 forum bidang budaya.

Rekomendasi-rekomendasi dari 11 forum itu nantinya akan digabungkan dengan keseluruhan dari 24 forum untuk Penyusunan Rekomendasi Stakeholder Kebudayaan untuk Strategi Nasional.

Penyelenggaraan forum-forum baik yang sudah maupun yang akan dilaksanakan itu merupakan satu dari tiga tahap kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun inisiatif komunitas dan masyarakat untuk untuk menyusun Strategi Kebudayaan.

Direktur Jenderal Kebudayaan Kemendikbud, Hilmar Farid, mengatakan, jika tujuan besar dari KKI 2018 adalah dirumuskannya strategi kebudayaan yang konkret.

"Yang penting dari penyelenggaraan KKI 2018 ini adalah rasa kepemilikan yang tinggi. Ini karena basis data-data yang dihimpun adalah dari seluruh provinsi/kabupaten/kota di Indonesia. Aspirasi dari daerah-daerah, diberikan ruang untuk menjadi penyusun strategi kebudayaan. Ini yang membedakan penyelenggaraan KKI 2018 dari yang sebelum-belumnya," kata Hilmar dalam keterangan tertulis, Jumat (9/11/2018).

Rekomendasi dari seluruh tahapan tersebut akan dirumuskan sebagai Strategi Kebudayaan yang akan dilaksanakan dalam Kongres Kebudayaan Indonesia tahun 2018 pada 7-9 Desember 2018 di Jakarta.

Hilmar Farid mengatakan, proses pemajuan kebudayaan tidak selesai dalam tahap Strategi Kebudayaan.

Tahap berikutnya adalah Strategi kebudayaan setelah ditetapkan jadi Peraturan Presiden (Perpres) akan menjadi rujukan utama dalam penyusunan Rencana Pembangungan Jangka Menengah (RPJM) atau Rencana Pembangungan Jangka Panjang (RPJP).

Menurut Hilmar ini menjadi penting karena RPJM-RPJP tersebut menjadi acuan program/rencana kerja pemerintah tiap tahunnya.

Dengan kata lain kontribusi pemajuan kebudayaan untuk kemajuan umum adalah untuk membuat kebudayaan sebagai haluan pembangunan Indonesia.

Baca: Matangkan Strategi Kebudayaan Nasional, Kemendikbud Terima 18 PPKD Tingkat Provinsi

Baca: TMII Gelar Pentas Seni Betawi untuk Lestarikan Kebudayaan Betawi

Baca: Mendikbud: Eratkan Hubungan Pendidikan dengan Kebudayaan

Penulis: Aloysius Sunu D
Editor: Aloysius Sunu D
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved