BPKAD Bekasi Tunggu Surat Perintah Membayar Gaji Karyawan Kontrak yang Tertunggak

"TPP disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah, namun dipangkas hingga akhir tahun ini."

BPKAD Bekasi Tunggu Surat Perintah Membayar Gaji Karyawan Kontrak yang Tertunggak
Warta Kota/Fitriandi Al Fajri
Apel Aparatur Pemerintah Kota Bekasi, di halaman Kantor Wali Kota Bekasi, Rabu (7/11/2018). 

WARTA KOTA, BEKASI --- Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bekasi Supandi Budiman menyatakan, pemerintah daerah memiliki dana untuk membayar gaji belasan ribu pegawai tenaga kerja kontrak (TKK).

Namun lembaganya harus mendapat Surat Perintah Membayar (SPM) terlebih dahulu dari masing-masing Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menaungi TKK untuk membayar gajinya.

"Dengan pengajuan SPM, maka BPKAD bisa mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang akan ditujukan ke Bank Jawa Barat dan Banten (BJB), sehingga honor bisa langsung diterima para pegawai TKK di rekening masing-masing," kata Supandi, Rabu (7/11/2018).

Baca: Pencairan Honor Rp 390 Miliar Milik Ribuan TKK Terancam Molor karena SK Belum Terbit

Supandi  mengatakan, pemerintah juga memotong Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) atau tunjangan statis para pegawai negeri sipil (PNS) sebesar 40 persen. 

Menurut dia, para PNS hanya memperoleh dana dinamis dengan komposisi TPP sebesar 40 persen.

"TPP disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah, namun dipangkas hingga akhir tahun ini," ujarnya.

Dia memprediksi, kondisi keuangan pemerintah daerah belum normal hingga akhir tahun 2018.

Saat ini pemerintah daerah tengah memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pembayaran pajak dan retribusi, sehingga pelayanan publik, kegiatan pembangunan dan honor para pegawai bisa tertutupi.

Baca: Tunggakan Gaji Dua Bulan Cair, Guru Kontrak Langsung Minta Naik Status Jadi TKK

Sementara itu, keuangan Pemerintah Kota Bekasi disebut mengalami defisit hingga Rp 900 miliar setelah masa transisi kepala daerah saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) beberapa bulan lalu.

Pemerintah menyebutkan, pemicu rendahnya PAD karena ada degradasi (penurunan) kepemimpinan saat Pilkada 2018 berlangsung sehingga kinerja menurun.

Selain itu, penyebab defisit karena proyeksi sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) meleset.

Awalnya pemerintah memprediksi silpa senilai Rp 550 miliar, namun setelah diperiksa oleh lembaga terkait hanya menyisakan Rp 250 miliar.

Belanja tetap seperti gaji pegawai kontrak hanya dihitung sampai 10 bulan dari total 12 bulan pembayaran gaji.

Sedangkan pendapatan daerah hingga saat ini banyak yang belum mencapai target. 

Penulis: Fitriyandi Al Fajri
Editor: Intan Ungaling Dian
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved