Belasan Ribu Pegawai Kontrak Kota Bekasi Belum Digaji, Ada yang Sampai Jual Cincin Emas Mertua

BELASAN ribu pegawai tenaga kerja kontrak (TKK) di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, belum mendapatkan gaji selama sebulan.

Belasan Ribu Pegawai Kontrak Kota Bekasi Belum Digaji, Ada yang Sampai Jual Cincin Emas Mertua
humasbekasikota.com
Gedung Pemkot Bekasi 

BELASAN ribu pegawai tenaga kerja kontrak (TKK) di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, belum mendapatkan gaji selama sebulan.

Bahkan, tambahan penghasilan pegawai (TPP) atau tunjangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) juga telat diberikan. Padahal, jumlahnya sudah dipotong 40 persen oleh pemerintah daerah.

Salah seorang pegawai TKK berinisial RI (29, terpaksa menggunakan uang tabungan sekitar Rp 5 juta untuk menutupi kebutuhan keluarga untuk Bulan November ini. Seharusnya, kata dia, gaji untuk Bulan Oktober sudah diterima pegawai TKK pada tanggal 1-3 November.

Baca: Putar Lagu Kebangsaan Korut Saat Korsel Bartanding Lawan Yordania, AFC Minta Maaf

"Jangankan gaji Bulan Oktober, penandatanganan berkas gaji saja belum kita teken. Seharusnya berkas sudah kita teken akhir Bulan Oktober lalu," kata RI di Plaza Pemerintah Kota Bekasi, Rabu (7/11/2018).

RI mengaku tidak tahu sampai kapan gajinya ditunda oleh pemerintah daerah. Dia dan teman-temannya juga tidak mendapat informasi lebih lanjut dari pemerintah.

Baca: Kerjai Istri Pengusaha, Pesepak Bola Brasil Tewas Mengenaskan, Alat Vitalnya Dimutilasi

Namun, informasi yang berkembang di aparatur setempat, pemicu keterlambatan gaji TKK dan TPP PNS karena adanya defisit anggaran senilai Rp 900 miliar. Pemerintah Kota Bekasi kemudian membentuk tim di 56 kelurahan untuk menagih pajak bumi dan bangunan (PBB) masyarakat, guna menutupi kekurangan anggaran itu.

Baca: Soal Dana Kelurahan, Sandiaga Uno Ajak Masyarakat Berprasangka Baik kepada Pemerintah

"Kita sebagai pegawai inginnya langsung digaji, apalagi sudah memasuki jadwal. Kalau tidak digaji sampai akhir Desember, ya saya enggak tahu nanti pakai uang dari mana untuk menutupi kebutuhan hidup," tutur RI.

Salah seorang pegawai TKK lainnya berinisial WH (26), mengaku sampai menjual cincin emas ibu mertuanya sekitar Rp 1,2 juta, untuk keperluan sehari-hari. Dia terpaksa melakukan hal itu karena ketiadaan uang tabungan untuk keperluan rumah tangga.

Menurut dia, telatnya pembayaran gaji baru pertama kali terjadi di kalangan TKK, terutama pada triwulan keempat atau akhir tahun. Biasanya, kata dia, keterlambatan gaji rutin dialami TKK pada awal tahun saja, karena menunggu pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi.

Baca: Jusuf Kalla Yakin Elektabilitas Jokowi-Maruf Amin Tak Berpengaruh Jika Rizieq Shihab Pulang

"Gaji kami kan dari APBD, beda dengan PNS yang gajinya dari APBN. Tapi tunjangan PNS diambil dari APBD. Kalau mereka enggak dapat tunjangan, apalagi kami enggak akan dapat gaji dulu," jelasnya.

Ketika dikonfirmasi, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bekasi Supandi Budiman mengatakan, pemberian gaji TKK dan TPP PNS masih dalam tahap proses pencairan. Dia berharap, bulan ini hak-hak pegawai sudah dibayarkan pemerintah.

"Sedang dalam proses, bulan ini juga bisa dicairkan," kata Supandi melalui pesan singkat.

Baca: Pemkot Tangerang Bakal Terapkan Sistem Tiket Elektronik untuk Transportasi Umum

Berdasarkan data yang diterima Warta Kota, jumlah pegawai kontrak di lingkungan pemerintah daerah mencapai 11.388 orang. Komposisi pegawai yang paling banyak berada di Dinas Pendidikan mencapai 2.297 orang, disusul Dinas Pemadam Kebakaran sebanyak 970 pegawai, dan Dinas Perhubungan sebanyak 603 orang.

Ketua Komisi A DPRD Kota Bekasi Chairoman J Putro mengkritisi banyaknya jumlah TKK di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi. Tingginya jumlah TKK berimplikasi pada postur keuangan daerah, karena gaji mereka diperoleh dari APBD. Apalagi, kebutuhan untuk membayar gaji TKK mencapai Rp 50-Rp 60 miliar untuk tahun ini.

"Seharusnya pemerintah menganalisa terlebihi dahulu, supaya mendapat gambaran berapa banyak TKK yang dibutuhkan, sehingga bisa disesuaikan di masing-masing dinas dan kemampuan keuangan daerah," papar Chairoman. (*)

Penulis: Fitriyandi Al Fajri
Editor: Yaspen Martinus
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved