Alasan Pemerintah Kota Bekasi Ogah Intergrasikan Kartu Sehat dengan JKN-KIS

KS NIK Kota Bekasi kembali menuai masalah setelah diberlakukannya surat rujukan puskesmas saat berobat ke rumah sakit.

Alasan Pemerintah Kota Bekasi Ogah Intergrasikan Kartu Sehat dengan JKN-KIS
Warta Kota/Muhamad Azzam
Warga Kota Bekasi menunjukkan Kartu Sehat. 

WARTA KOTA, BEKASI---Kartu Sehat berbasis Nomor Induk Kependudukan (KS NIK) Kota Bekasi kembali menuai masalah setelah diberlakukannya surat rujukan puskesmas saat berobat ke rumah sakit.

Sejak diluncurkan pada 2017, keberadaan Kartu Sehat berbasis Nomor Induk Kependudukan (KS NIK) Kota Bekasi menuai kontroversi.

Hal itu dikarenakan tidak terintergrasinya Kartu Sehat dengan progran Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang dikelola melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Wakil Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, mengatakan, tidak terintegrasikannya Kartu Sehat dengan JKN-KIS berdasarkan hasil kajian mendalam.

"Soal intergrasi ini kami telah lakukan kajian. Kalau gabung berarti harus bayar iuran BPJS. Kami hitung-hitungan, iuran BPJS Kesehatan, sakit engga sakit harus bayar. Jadi jumlah anggran yang dikeluarkan cukup tinggi. Kalau alokasi anggaran untuk menjamin Kartu Sehat Bekasi angkanya jauh lebih hemat," kata Tri, Rabu (7/11/2018).

Tri mengatakan, dari jumlah warga Kota Bekasi yang sekitar 2,7 juta jiwa alokasi anggaran untuk Kartu Sehat hanya sekitar Rp 300 miliar sedangkan jika mengalokasikan dana untuk membayar biaya iuran BPJS Kesehatan 30 persen saja dari warga Kota Bekasi diperkirakan mencapai Rp 600 miliar lebih.

"Jadi jauh lebih hemat, bahkan Kartu Sehat ini bisa untuk semua warga Kota Bekasi. Tidak hanya warga miskin saja bebas iuran lagi," katanya.

Selain bebas dari iuran, kata Tri, kelebihan Kartu Sehat Bekasi tidak mengenal batas kelas pelayanan.

Semua warga dapat menikmati layanan fasilitas kesehatan baik rumah sakit milik pemerintah maupun rumah sakit yang telah bekerja sama dengan Pemerintah Kota Bekasi.

"Banyak sisi kelebihannya, Kartu Sehat tidak ada pemilahan kelas. Kalau pakai JKN-KIS kan ada kelas-kelasnya," kata Tri.

Meskipun Kartu Sehat tidak terintergrasikan dengan JKN-KIS, Tri menjamin dua kebijakan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu tidak akan tumpang tindih meski sama-sama menyelenggarakan jaminan kesehatan.

"Tidak tumpang tindih, ini jaminan kesehatan yang diberikan pemerintah daerah kepada warganya," katanya.

Baca: Wakil Wali Kota Bekasi Menyatakan Rujukan Kartu Sehat Guna Berdayakan Puskesmas

Baca: Tanggapan Warga soal Kartu Sehat Kota Bekasi Diwajibkan Pakai Surat Rujukan

Baca: Belasan Ribu Pegawai Kontrak Kota Bekasi Belum Digaji, Ada yang Sampai Jual Cincin Emas Mertua

Penulis: Muhammad Azzam
Editor: Aloysius Sunu D
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved