Pilpres 2019

Yusril Jadi Kuasa Hukum Paslon 01, Maruf Amin: Berarti Dia Sudah Tidak Sejalan Lagi dengan HTI

Calon wakil presiden Maruf Amin mengapresiasi Yusril Izha Mahendra yang menjadi pengacara pasangan nomor urut 01.

Yusril Jadi Kuasa Hukum Paslon 01, Maruf Amin: Berarti Dia Sudah Tidak Sejalan Lagi dengan HTI
instagram
Maruf Amin 

CALON wakil presiden Maruf Amin mengapresiasi Yusril Izha Mahendra yang menjadi pengacara pasangan nomor urut 01.

Maruf Amin menyebut, bergabungnya mantan Menteri Hukum dan Perundang-undangan itu, semakin memperkuat paslon 01 untuk menang.

"Dengan bergabungnya Yusril tentu kita akan menambah kuat dan menambah besar dukungan, apalagi dia bersedia sebagai lawyer daripada capres Jokowi dan cawapres saya," kata Maruf Amin di Rumah Situbondo, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (6/11/2018).

Baca: Disebut Yusril Telah Ditunjuk Jadi Pengacara Prabowo-Sandi, Begini Jawaban Hotman Paris

Jauh sebelum kesediaan itu, Maruf Amin mengaku pernah bertemu langsung Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) itu.

Yusril Izha Mahendra, kata Maruf Amin, telah menyampaikan keinginannya bergabung sebagai pengacara.

"Alhamdulillah memang sudah lama pernah bertemu saya bahwa dia akan bergabung," ungkapnya.

Baca: Jadi Kuasa Hukum TKN Jokowi-Maruf Amin, Yusril Ihza Mahendra Tidak Dibayar

Maruf Amin tak mempermasalahkan rekam jejak Yusril Izha Mahendra yang pernah menjadi kuasa hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Menurutnya, kesedian Yusril Izha Mahendra menjadi pengacara pasangan Jokowi-Maruf Amin dalam Pilpres 2019, menunjukkan Yusril Izha Mahendra sudah tidak sejalan dengan ormas yang sudah dibubarkan pemerintah itu.

"Artinya dia berarti sudah tidak sejalan lagi dengan mereka (HTI)," ucap Maruf Amin.

Baca: Anies Baswedan Janji Tetapkan UMP DKI Jakarta Sebelum Berangkat ke Argentina Jumat Lusa

Yusril Izha Mahendra menjadi kuasa hukum HTI saat melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi pada 18 Juli 2017.

Gugatan tersebut terkait Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas, yang menjadi dasar untuk membubarkan HTI, karena organisasi itu dianggap ingin mengubah Pancasila. (Fransiskus Adhiyuda)

Editor: Yaspen Martinus
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved