Sentilan Ekonom CORE Indonesia Soal Negara Lain Sudah Bangkit, Indonesia Kapan

Pihaknya akan membantu pemerintah dalam percepatan terwujudnya demokrasi ekonomi nasional.

Sentilan Ekonom CORE Indonesia Soal Negara Lain Sudah Bangkit, Indonesia Kapan
Warta Kota/Hamdi Putra
Hendri Saparini 

Ekonom, Hendri Saparini memandang bahwa pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat ternyata disebabkan karena belum terwujudnya demokrasi ekonomi di Tanah Air.

Wanita yang juga menjabat sebagai Direktur Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia ini menyatakan pihaknya akan membantu pemerintah dalam percepatan terwujudnya demokrasi ekonomi nasional.

“Pada Intinya, demokrasi ekonomi itu harus ada. Demokrasi ekonomi itu adalah semua orang harus ikut bergerak untuk meningkatkan pereknomian nasional. Karena, dalam Undang-Undang itu sudah jelas. Pemerintah berkewajiban menyediakan lapangan pekerjaan,” ujarnya kepada Warta Kota, Senin (5/11/2018).

Menurutnya, hal penting untuk dilakukan guna meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia. Kalau demokrasi ekonomi dapat terbentuk dengan baik, maka kesenjangan ekonomi tidak akan terjadi lagi. Baik di perkotaan maupun di pedesaan.

"Karena di dalam Undang-Undang itu sendiri sudah jelas bahwa negara berkewajiban memberikan lapangan pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi warganya. Jadi, hak untuk mendapatkan pekerjaan itu bukan hanya masyarakat yang memiliki pendidikan tinggi. Jadi masyarakat yang mau bekerja tidak perlu harus berkompetisi dulu," tutur Hendri Saparini.

Kewajiban menyediakan pekerjaan yang layak tidak melihat strata pendidikan masyarakatnya. Meski sebagian masyarakat hanya berpendidikan sampai ke jenjang Sekolah Dasar, pemerintah tetap berkewajiban menyalurkan pekerjaan yang disesuaikan dengan pendidikannya.

“Jangan sampai ada lowongan pekerjaan SMP kemudian diberikan kepada lulusan SD. Dan saya rasa bagi masayarakat yang memiliki pendidikan SD juga masih memiliki potensi dalam meningkatkan ekonominnya. Seperti bertani dan dan pekerjaan yang disesuaikan dengan bidangnya,” kata perempuan asli Kebumen ini.

Selain itu, dalam konstitusi hak dan kewajiban negara dan rakyat itu sudah diatur dengan jelas melalui pasal-pasalnya. Apabila diterjemahkan dengan baik, banyak hal yang bisa dilakukan untuk menjamin kebutuhan dasar masyarakat.

“Yang namanya menjamin itu tidak berebut untuk mendapatkan jaminan dan mendapatkan kebutuhan dasar. Kalau sudah berkewajiban menyediakan lapangan pekerjaan, ya berarti harus disediakan. Kita punya Rp 2.000 Trilliun lebih APBN, dan ini diyakini mampu meningkatkan perekonomian masyarakat,” ucapnya.

Pada kesempatan tersebut, Hendri Saparini menyarankan agar pemerintah memperkuat fundamental ekonomi.

Halaman
12
Penulis: Hamdi Putra
Editor: Gede Moenanto
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved