Fadli Zon Gagas Peran Aktif Parlemen Dalam Pengusutan Kasus Korupsi

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia, Fadli Zon menggagas parlemen dapat berperan aktif dalam pengusutan kasus korupsi.

Fadli Zon Gagas Peran Aktif Parlemen Dalam Pengusutan Kasus Korupsi
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia, Fadli Zon (nomor dua kanan), dalam acara G20 Parliamentary Forum And Speakers’ Summits bertajuk 'Ensuring Transparent and Effective Governance, Free from Corruption' di Auditorium The National Congress Argentina, Buenos Aires, Argentina pada Kamis (1/11/2018). (Foto: Twitter @fadlizon) 

TIDAK hanya mengusulkan kepada Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) untuk membentuk Pengadilan Anti Korupsi Internasional, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia, Fadli Zon menggagas parlemen dapat berperan aktif dalam pengusutan kasus korupsi.

Hal tersebut disampaikan Fadli Zon dalam acara G20 Parliamentary Forum And Speakers’ Summits bertajuk 'Ensuring Transparent and Effective Governance, Free from Corruption' di Auditorium The National Congress Argentina, Buenos Aires, Argentina pada Kamis (1/11/2018).

Dirangkum dalam postingan twitternya @fadlizon; dirinya yang menjabat sebagai Presiden G50 mengusulkan tiga rekomendasi kepada parlemen dan menteri luar negeri untuk mewujudkan pemerintahan yg bersih.

"Pertama, parlemen harus memiliki political will yg kuat untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan yg bersih n transparan. Kedua, parlemen jg harus mengambil peran aktif dalam membuka dan mengusut secara tuntas setiap kasus-kasus korupsi, baik di eksekutif, legislatif, maupun yudikatif," tulis Fadli Zon.

"Ketiga, diperlukan jg kerja sama antarparlemen dlm pemberantasan korupsi pada satu platform bersama. #G20Argentina @DPR_RI," tambahnya.

Dalam konteks tersebut, lanjutnya, The Global Organization of Parliamentarians againts Corruption (GOPAC) membuka diri kepada setiap anggota parlemen, mantan anggota parlemen negara G20, dan organisasi-organisasi internasional untuk berkolaborasi.

Karena diketahui, GOPAC merupakan jaringan internasional yang berdedikasi untuk memerangi korupsi, memperkuat pemerintahan yang baik, dan menegakkan supremasi hukum di seluruh dunia.

Terlebih sebagaimana yang telah GOPAC lakukan bersama UNDP, Islamic Development Bank, dan Westminister Foundation for Democracy pada tahun 2016.

"Ketiga rekomendasi tsb, menjadi kunci untuk membentuk suatu pemerintahan yg tidak hanya transparan n bersih, namun jg responsif terhadap berbagai permasalahan. Selain hal di atas, sy juga menekankan pentingnya untuk memulai inisiatif dari institusi parlemen. Mewujudkan pemerintahan yg bersih n transparan, harus dimulai dari institusi parlemen itu sendiri," jelasnya.

Lebih lanjut diungkapkannya, selaku organisasi internasional, GOPAC saat ini tengah menggagas satu inisiatif bersama dgn Open Government Partnership (OGP). Tujuannya untuk mendorong keterbukaan institusi parlemen.

Meski inisiatif keterbukaan parlemen sudah ada sejak 2012, namun masih diperlukan komitmen yang lebih luas dari parlemen berbagai negara. Khususnya parlemen negara-negara G20.

"Sy mencatat, saat ini telah ada bbrp negara yg mendeklarasikan keterbukaan parlemen. Seperti Parlemen Kanada pd 2012, Parlemen Perancis pd 2015, n Parlemen Indonesia yg mendeklarasikan Open Parliament pd Agustus 2018 lalu. Inisiatif positif ini perlu dukungan yg lebih luas," jelas Fadli.

Dirinya berharap ketiga rekomendasi tersebut dapat segera terlaksana. Pasalnya, Forum G20 adalah momentum yang tepat bagi parlemen negara-negara G20 untuk melangkah menuju keterbukaan yang lebih substantif.

"Menjadikan institusi parlemen yg lebih terbuka n transparan, demi terwujudnya Pemerintahan yg bersih n efektif. @DPR_RI," tutupnya. (dwi)

Penulis: Dwi Rizki
Editor: Andy Pribadi
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved