Dukung DPRD Tolak PMD Rp 1,2 Triliun untuk PAM Jaya, JBW Sebut Tak Ada Swastanisasi Air di Jakarta

Apalagi, berdasarkan catatan, Aetra dan Palyja menjual air kepada PAM Jaya sangat murah, yakni hanya Rp 4 per liter.

Dukung DPRD Tolak PMD Rp 1,2 Triliun untuk PAM Jaya, JBW Sebut Tak Ada Swastanisasi Air di Jakarta
ISTIMEWA
Ketua Presidium Jakarta Budget Watch S Andyka 

JAKARTA Budget Watch (JBW), lembaga swadaya masyarakat yang beranggotakan para mantan anggota DPRD DKI menilai, tidak ada swastanisasi air di Jakarta.

Keberadaan operator air Aetra dan Palyja yang hanya mengolah air baku menjadi air bersih kemudian memperluas sambungan perpipaan, bukanlah bentuk swastanisasi air.

Apalagi, kedua perusahaan itu menjual air hasil produksinya tetap ke PAM Jaya selaku Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yang merupakan perusahaan pelat merah milik Pemprov DKI Jakarta. Dengan begitu, kontrak kerja sama yang sudah ditetapkan hingga 2023 tidak bisa diputus.

Baca: Warga DKI Bergaji di Bawah UMP Bisa Cicil Rumah Susun Selama 20 Tahun

“Keputusan Mahkamah Agung (MA) sudah sangat jelas, bahwa kerja sama Pemprov DKI dengan Aetra bukan swastanisasi, hingga perlu dibuat restrukturisasi kontrak baru setelah 2023, yang berkeadilan untuk masyarakat sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” ujar Ketua Presidium Jakarta Budget Watch (JBW) S Andyka, Senin (22/10/2018).

Andyka mengatakan, banyak yang salah memahami arti kata swastanisasi air. Swastanisasi air itu, menurutnya, adalah apabila pihak swasta mengusai pengelolaan air dari hulu hingga ke hilir, kemudian melakukan penjualan langsung ke masyarakat.

Sedangkan apa yang dilakukan Aetra dan Palyja hanya mengolah air dan menjual kepada perusahaan pemerintah PAM Jaya, sehingga tidak bisa dikatakan sebagai swastanisasi air.

Baca: Kemarin Prabowo Ulang Tahun, Amien Rais Berdoa dengan Suara Bergetar

Apalagi, berdasarkan catatan, Aetra dan Palyja menjual air kepada PAM Jaya sangat murah, yakni hanya Rp 4 per liter. Kemudian, PAM Jaya menjual kembali kepada masyarakat Rp 7 per liter, sehingga PAM Jaya masih memperoleh keuntungan, dan pada sisi lain masyarakat mendapatkan air berkualitas dengan harga murah.

“Jika dibandingkan dengan di luar negeri, seperti Singapura yang juga menggunakan jasa operator air, maka dapat dikatakan harga air di Jakarta ini sangat jauh lebih murah,” kata Andyka.

Mengenai keputusan MA yang mengabulkan gugatan Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta, Andyka menjelaskan, semua pihak harus menelaah apa isi putusan MA tersebut. Di sana, katanya, tidak menyinggung mengenai pemutusan kontrak kerja sama antara operator air dengan PAM Jaya yang masih berlaku hingga 2023 mendatang.

Baca: Disemprot Susi Pudjiastuti, Sandiaga Uno: Nanti Kami Bicarakan Selama Saya Belum Ditenggelamkan

“Sehingga otomatis Aetra dan Palyja masih tetap bisa melayani masyarakat ibu kota dalam menyediakan air berkualitas hingga 2023 mendatang,” tuturnya.

Halaman
12
Editor: Yaspen Martinus
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved