Pemilu 2019

Setuju Dana Saksi Dibiayai APBN, Zulkifli Hasan: Kalau Ada yang Nakal Potong Tangannya

Menurut Zulkifli Hasan, sudah seharusnya dana saksi dibebankan pada negara, karena partai politik dilarang mencari uang.

Setuju Dana Saksi Dibiayai APBN, Zulkifli Hasan: Kalau Ada yang Nakal Potong Tangannya
(TRIBUNNEWS / DANY PERMANA)
Tuan rumah Ketua MPR Zulkifli Hasan (kanan) menyambut tamunya, Presiden Joko Widodo dalam acara buka puasa bersama pimpinan legislatif dan eksekutif di kediaman Ketua MPR, di Kompleks Widya Chandra, Jakarta, Senin (22/6/2015). Pimpinan MPR, DPR, DPD dan petinggi partai politik turut menghadiri acara buka puasa bersama tersebut. 

KETUA Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan sepakat dengan usulan Komisi II DPR, bahwa dana saksi harus dibebankan pada APBN.

Menurut Zulkifli Hasan, sudah seharusnya dana saksi dibebankan pada negara, karena partai politik dilarang mencari uang.

"Saya setuju, dari dulu saya mengampanyekan kita ini kan aneh, partai kan enggak boleh cari uang ya. Enggak boleh cari duit kan, tapi kan saksi harus dibayar, enggak mungkin saksi enggak dibayar," ujar Zulkifli Hasan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (19/10/2018).

Baca: Zulkifli Hasan Setuju Dana Saksi Pemilu Dibiayai APBN

Menurut Zulkifli Hasan, biaya saksi tidaklah murah. Bila satu orang saksi dibayar Rp 100 ribu, maka kurang lebih biaya yang harus dikeluarkan sebesar Rp 200 miliar.

Oleh karena itu, menurut Zulkifli Hasan, sebaiknya dana saksi dibiaya oleh negara. Hal tersebut untuk menghindari praktik korupsi pejabat yang berasal dari partai politik, yang uangnya ditujukan untuk pembiayaan pemilu.

"Nah, maksud saya mendingan diresmikan dibiayai oleh negara, sudah selesai. Kalau ada yang nakal baru potong tangannya," tegasnya.

Baca: ‎Zulkifli Hasan Bantah Pernyataan Sekjen yang Sebut Beberapa Caleg PAN Tak Dukung Prabowo-Sandi

Zulkifli Hasan berharap Menteri Keuangan dapat mengerti problematika yang dihadapi partai politik, sehingga dana saksi bisa dimasukkan dalam pembiayaan APBN 2019.

"Ya itulah, dibuatkan tahun depan, kan ini mau nyusun anggaran kan? Kan tahun depan bisa ketimbang masing-masing main anggaran. Habis masih ada saksinya, partai cari uang gimana duitnya? Nanti ada yang ketangkap ada yang tidak. Mendingan diatur saja yang dibenarkan, kalau termasuk iklan, saksi. Nah, kalau partai main-main jelas," paparnya.

Usulan dana saksi dibebankan dari APBN berangkat dari tidak samanya logistik yang dimiliki masing-masing partai. Tidak semua partai sanggup membiayai saksi di seluruh TPS.

Oleh karena itu, Komisi II mengusulkan agar dana saksi dibiayai negara, sehingga masing-masing partai tetap memiliki saksi di setiap TPS. Namun, usulan tersebut ditolak pemerintah. Mereka beranggapan dana saksi tidak bisa dibebankan pada APBN, karena tidak diatur dalam Undang-undang Pemilu. (Taufik Ismail)

Editor: Yaspen Martinus
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved