Waketum Gerindra Minta Jokowi Jangan Cuci Tangan Soal Kasus BPJS Kesehatan

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini pun mempertanyakan kesanggupan Jokowi untuk membenahi Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) selama ini.

Waketum Gerindra Minta Jokowi Jangan Cuci Tangan Soal Kasus BPJS Kesehatan
Warta Kota/Hamdi Putra
Kantor Pusat BPJS Kesehatan di Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Jumat (20/7/2018). 

Laporan Wartawan WartakotaLive.com, Hamdi Putra

WARTA KOTA, PALMERAH - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mengalami defisit anggaran dan diakui oleh Presiden Joko Widodo.

Namun, bukannya memberikan solusi, Jokowi justru menyatakan seharusnya masalah defisit BPJS Kesehatan bisa diselesaikan oleh Kementerian Kesehatan dan BPJS itu sendiri.

Menanggapi pernyataan Jokowi, Anggota Komisi IX DPR RI yang membidangi kesehatan, Sumarjati Arjoso mengatakan, BPJS Kesehatan adalah badan hukum publik yang berada langsung di bawah koordinasi Presiden.

"Sehingga kami memandang keluhan presiden kenapa dirinya harus turun tangan sendiri untuk mengurusi defisit anggaran BPJS, sembari menyalahkan Menteri Kesehatan dan Dirut BPJS kesehatan, merupakan respon yang misleading sekaligus menunjukkan jika presiden tidak menguasai rantai tanggung-jawab sistem jaminan kesehatan nasional," kata Sumarjati melalui keterangan tertulisnya, Jumat (19/10/2018).

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini pun mempertanyakan kesanggupan Jokowi untuk membenahi Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) selama ini.

Untuk masalah di BPJS Kesehatan saja, menurut Sumarjati, Jokowi menyalahkan menterinya.

"Bagaimana bisa masalah sistem jaminan sosial kita benahi jika presiden sendiri tidak memahami undang-undang dan tata kelembagaan SJSN," tuturnya.

Ia menilai implikasi masalah ini menjadi sangat sangat serius karena Jokowi cuci tangan.

Mestinya presiden memanggil Menteri Kesehatan dan Dirut BPJS Kesehatan agar berkoordinasi untuk bersama-sama melihat permasalahan dengan jernih dan mencari solusi yang terbaik untuk menjamin kesehatan rakyat.

"Bagaimanapun pelayanan kesehatan adalah tugas Kementerian Kesehatan. Jadi dalam pelaksanaan tugas, BPJS Kesehatan harus berkoordinasi dengan baik dengan Kementerian Kesehatan," ucapnya.

Sementara itu, banyak aturan BPJS Kesehatan yang dimaksudkan untuk mengurangi defisit tapi berimplikasi negatif baik untuk peserta maupun berbagai profesi kesehatan.(M15)

Penulis: Hamdi Putra
Editor: murtopo
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved