OTT Meikarta

Dugaan Suap Perizinan Proyek Meikarta, DPRD Kabupaten Bekasi Sudah Memberikan Peringatan

DPRD Kabupaten Bekasi pernah mengingatkan agar proses perizinan proyek Meikarta oleh Lippo Grup di Cikarang ditempuh dengan prosedur yang berlaku.

Dugaan Suap Perizinan Proyek Meikarta, DPRD Kabupaten Bekasi Sudah Memberikan Peringatan
Warta Kota/Muhammad Azzam
Kondisi proyek Miekarta, nampak sepi 

WARTA KOTA, BEKASI---Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi pernah mengingatkan agar proses perizinan pembangunan proyek kawasan Meikarta oleh Lippo Grup di Cikarang ditempuh dengan prosedur yang berlaku.

"Kami pernah ingatkan dinas terkait Pemkab, kami juga pernah panggil Meikarta soal proseder perizinan harus dijalankan dengan benar," kata Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi, Kardin, Rabu (17/10/2018).

Kardin mengatakan, saat mengingatkan Meikarta dan dinas terkait dalam pertemuan itu lembaganya meminta agar semua proses perizinan ditempuh sesauai dengan peraturan yang berlaku.

"Jadi semua prosedur harus ditempuh dengan baik. Mulai izin tata ruang, analisis dampak lingkungan, lalu lintas, izin mendirikan bangunan, dan perizinan lainnya," katanya.

Atas OTT KPK tersebut Kardin merasa prihatin dan menyerahkan sepenuhnya proses hukum ke KPK.

"Kami sangat prihatin dengan kejadian ini, sepenuhnya kami menyerahkan ke KPK," katanya.

Total ada lima pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi yang ditetapkan sebagai tersangka. Mereka adalah Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin, Kepala Dinas PUPR, Jamaludin; Kepala Dinas Pemadam Kebakaran, Sahat M Banjarnahor; Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Satu Pintu (DPMPTSP), Dewi Trisnowati; Kepala Bidang Tata Ruang pada Dinas PUPR, Neneng Rahmi.

Sedangkan empat orang diduga pemberi suap yaitu Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro, Taryadi (konsultan Lippo Grup), Fitra Djaja Purnama (konsultan Lippo Grup), dan Henry Jasmen (pegawai Lippo Grup).

Dalam proses penerbitan izin, Neneng Hassanah Yasin dijanjikan mendapat fee sebesar Rp 13 miliar. Hingga penangkapan kemarin, Neneng Hassanah Yasin disebut telah menerima dana sebesar Rp 7 miliar.

Ada pun barang bukti yang diamankan penyidik dalam operasi tangkap tangan kemarin adalah uang 1 miliar dalam bentuk pecahan dolar Singapura dan rupiah serta uang tunai Rp 513 juta.

Akibat perbuatannya, mereka dijerat pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 atau pasal 12 B Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto pasal 64 ayat (1) KUHP.

Baca: Guru Besar Unpad Sindir Aktivis Antikorupsi Dari UGM Jadi Pengacara Bos Meikarta

Baca: Namanya Dijadikan Kode dalam Kasus Korupsi Perizinan Proyek Meikarta, Tina Toon Kaget

Baca: Ikut Resmikan Proyek Meikarta, Luhut Panjaitan: Hukum Urusan KPK, Kalau Investasi Kita Harus Urus

Penulis: Muhammad Azzam
Editor: Aloysius Sunu D
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved