Pakar TPPU: Praperadilan Bos Gula Tidak Bisa Halangi Penyidikan Polisi

Yenti Garnasih menyebut, semestinya Polri dapat segera menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka

Pakar TPPU: Praperadilan Bos Gula Tidak Bisa Halangi Penyidikan Polisi
Persidangan Praperadilan dengan termohon Bareskrim Polri di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (24/9/2018) lalu 

Pengusaha gula Gunawan Jusuf mengajukan permohonan praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan untuk ketiga kalinya terhadap Bareskrim Polri. Ia dilaporkan atas dugaan penggelapan dan Tindak Pidana Pencucian Uang. 

Menanggapi hal tersebut, Pakar Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Yenti Garnasih menyebut, semestinya Polri dapat segera menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka, lantaran kejadiannya sudah terjadi beberapa tahun lalu.

"Karena ini kasus pencucian uang, khawatirnya jejak bisa hilang apalagi ini kejadiannya sudah lama," ujarnya kepada wartawan akhir pekan lalu.

Ia mengatakan, berdasarkan Pasal 71 UU TPPU, dengan penetapan tersangka, Polri bisa segera membekukan aset Gunawan.

Namun, kalau dalam kasus TPPU terkait sudah ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka Polri, dia menyebut bisa saja melakukan pembekuan aset saksi untuk keperluan penyidikan.

Menurut Yenti, gugatan praperadilan tidaklah menghalangi penyidikan Polri. Praperadilan, kata dia, harus jadi pemicu untuk segera menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka.

Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) Edi Hasibuan menyatakan jika menemukan indikasi kuat terjadi tindak pidana atau dua alat bukti, penyidik tidak perlu ragu menetapkan tersangka dan menahan Gunawan Jusuf.

"Itu juga harus cukup bukti untuk melakukan (penetapa tersangka) kalau tidak cukup bukti jangan coba-coba karena akan mendapatkan perlawanan hukum," tegas Edi.

Terkait tiga kali permohonan praperadilan yang diajukan Gunawan, mantan komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) itu menyebutkan langkah hukum preperadilan harus dibatasi untuk mendapatkan kepastian hukum di Indonesia.

"Ada aturan perlu dipikirkan ada batasan mengajukan praperadilan berapa kali seperti Antasari (mantan Ketua KPK) mengajukan PK harus ada aturan praperadilan batasannya," ucap Edi.

Gugatan praperadilan yang diajukan Gunawan sebanyak tiga kali itu menurut Edi akan menghambat proses penyelidikan maupun penyidikan yang ditangani Polri sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak berjalan semestinya.

Sementara itu, kuasa hukum Toh Keng Siong selaku pelapor, Denny Kailimang meminta permohonan keadilan dan kebenaran hukum kepada Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian.

Denny meminta perlindungan hukum kepada Kapolri agar laporan kliennya terhadap Gunawan Jusuf tidak dihentikan dan diproses lebih lanjut hingga tuntas.

Denny mengungkapkan kliennya melaporkan Gunawan berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/853/VIII/2016/Bareskrim tertanggal 22 Agustus 2016 yang ditangani Sub Direktorat IV Tindak Pidana Pencucian Uang Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Mabes Polri.

Denny menyebutkan Toh Keng Siong telah memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Mabes Polri untuk diminta keterangan sebagai saksi pelapor. Polisi juga telah menerbitkan Surat Perintah Penyidikan, serta Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP).

Editor: ahmad sabran
Sumber: Antara
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help