Kasus Ratna Sarumpaet

MUI: Pernyataan Amien Rais soal Kapolri Tito Karnavian Bisa Picu Kegaduhan

Wakil Ketua Umum MUI Zainut Tauhid Saadi mengatakan pernyataan Amien Rais soal Kapolri Tito Karnavian dapat memicu kegaduhan politik.

MUI: Pernyataan Amien Rais soal Kapolri Tito Karnavian Bisa Picu Kegaduhan
Warta Kota/Henry Lopulalan
Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais (tengah) bersiap menjalani pemeriksaan di Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Jalan Sudirman, Jakarta Selatan, Rabu (10/10). Penyidik Direktorat Kriminal Umum melakukan pemeriksaan terhadap Amien Rais sebagai saksi terkait kasus berita bohong untuk tersangka Ratna Sarumpaet. 

WAKIL Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Zainut Tauhid Saadi mengatakan, pernyataan Amien Rais soal Kapolri Tito Karnavian dapat memicu kegaduhan politik.

"Menuntut seorang pejabat negara agar dicopot dari jabatannya dengan alasan tidak jujur, korupsi dan tidak layak tanpa didukung oleh alat bukti yang cukup, bukan saja akan menimbulkan kegaduhan, syak wasangka dan suasana saling curiga," kata Zainut di Jakarta, Jumat (12/10/2018).

Dia mengatakan, pernyataan Amien bisa menjadi bentuk pendidikan politik yang sangat buruk kepada masyarakat.

Alasannya, masyarakat akan meniru melakukan sesuatu seperti apa yang dilakukan oleh para tokoh idolanya.

Zainut khawatir jika Amien Rais tidak bisa membuktikan tuduhannya.

Jika begitu, Tito dapat menuntut balik Amien karena diduga melakukan tindak pidana pencemaran nama baik dan perbuatan menyerang kehormatan.

Baca: Kapolri Diserang Isu Perusakan Bukti, Komisi III DPR Bilang Begini

"Jika hal itu terjadi maka bisa dibayangkan betapa gaduhnya situasi dan kondisi kehidupan bangsa kita," kata dia.

Dia mengimbau tokoh dan elit politik untuk membangun budaya politik dan demokrasi yang santun dilandasi nilai-nilai luhur, akhlakul karimah dan berkeadaban.

Penting juga untuk berperilaku proporsional dan tidak berlebihan baik dalam menyampaikan pendapat maupun kritik sehingga tidak menimbulkan polemik dan kegaduhan.

Baca: Pengamat Politik Pertanyakan Alasan Amien Rais Minta Jokowi Copot Kapolri

Menurut dia, kebebasan berekspresi dan berpendapat sebagaimana menyampaikan kritik adalah hak asasi setiap orang yang dilindungi oleh konstitusi.

Namun dalam pelaksanaannya harus tetap mengindahkan nilai-nilai moral, etika dan agama.

Dengan begitu, kata dia, sebesar apapun perbedaan pendapat yang terjadi di ruang publik harus tetap dalam bingkai perbedaan yang sehat, konstruktif dan argumentatif.

Kritik yang dibangun harus dengan narasi yang baik, jujur dan elegan bukan dengan narasi yang sinis, sarkastik dan penuh kebencian sehingga tidak ada pihak yang merasa direndahkan dan dilecehkan.

Dia mengatakan, saat ini Indonesia dalam pelaksanaan hajatan nasional bangsa Indonesia yaitu Pemilu baik Pileg maupun Pilpres.

Pesta demokrasi itu seharusnya berjalan dengan damai, rukun dan penuh persaudaraan jangan berubah menjadi panas, penuh dengan fitnah, hoaks dan ujaran kebencian.

Hal tersebut, lanjut dia, dikhawatirkan dapat menimbulkan friksi dan perpecahan bangsa yang semakin tajam.

Untuk itu, dia meminta semua pihak agar dapat menahan diri, mendahulukan kepentingan keselamatan bangsa dari pada hanya sekedar mengejar kepentingan politik kekuasaan.

"Semoga masyarakat Indonesia diselamatkan dari bahaya perpecahan dan menjadi bangsa yang semakin arif dan dewasa dalam menyikapi perbedaan," kata dia. (Antara)

Editor: Hertanto Soebijoto
Sumber: Antara
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved