Menguak Kehadiran Becak untuk Mengatasi Masalah Sosial atau Transportasi

Pak Anies akan melegalkan dengan memberi payung hukum. Pertanyaannya, siapa nanti yang akan mengawasi.

Menguak Kehadiran Becak untuk Mengatasi Masalah Sosial atau Transportasi
Warta Kota/Angga Bhagya Nugraha
Sejumlah pengayuh becak menggunakan rompi menunggu penumpang di Kawasan Pasar Rajawali, Pademangan, Jakarta Utara, Senin (8/10/2018). 

Rencana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang akan memperbolehkan becak mengaspal lagi di wilayah Jakarta mendapat penolakan berbagai pihak.

Bahkan sebelum draft revisi Perda No 8/2007 yang menjadi dasar pelarangan becak di Jakarta diajukan ke DPRD DKI, Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi tegas akan menolak perubahan tersebut.

Begitu juga Ketua Fraksi Nasdem Bestari Barus yang menyatakan menjadi 'kemunduran' Jakarta bila becak dilegalkan kembali.

Yayat Supriyatna
Yayat Supriyatna (Warta Kota)

Walaupun sejak awal Anies menyatakan hanya memperbolehkan becak beroperasi terbatas, hanya di sekitar pemukiman saja.

Namun, kebijakan ini tetap dikhawatirkan menambah beban terutama dalam hal pengawasan.

Pengamat perkotaan Yayat Supriyatna mempertanyakan apa dasar gubernur DKI yang akan memperbolehkan becak beroperasi di Jakarta.

Baik karena masalah sosial ataupun transportasi, keberadaan becak bukan jadi solusi.

Ia mengatakan, bila gubernur bilang sebagai masalah sosial artinya ini memberikan kesempatan warga yang tidak mampu dan tidak punya pekerjaan lalu becak dilegalkan.

Coba Bandingkan Jakarta dengan Surabaya yang menjadikan penarik becak menjadi petugas kebersihan dan satpam.

Gajinya bisa Rp 3.2 juta, sekarang mungkin bisa Rp 3,4 juta.

Halaman
1234
Penulis: Lilis Setyaningsih
Editor: Gede Moenanto
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved