Warga Korban Gusuran di Tangerang Ingin Musyawarah dengan Pemerintah

Warga korban gusuran di Neglasari, Tangerang ingin bermusyawarah dengan Pemkot Tangeran

Warga Korban Gusuran di Tangerang Ingin Musyawarah dengan Pemerintah
Warta Kota/Andika Panduwinata
Warga Neglasari yang akan menjadi korban gusuran berharap Pemkot Tangerang mau bermusyawarah dengan mereka. 

WARGA Kampung Sukamandi dan Kampung Golun, Kelurahan Karang Sari, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang yang terdampak pembangunan Jalan Sisian Saluran Induk Cisadane Timur meminta Pemkot Tangerang mengadakan musyawarah bersama masyarakat setempat.

Para korban gusuran itu menghendaki adanya pertemuan untuk menindak lanjuti usulan relokasi ke rumah susun yang pernah diucapkan Wakil Wali Kota Tangerang, Sachrudin saat kunjungan sidaknya ke lokasi tersebut belum lama ini.

Agus, perwakilan warga Kampung Sukamandi-Golun menjelaskan sejak kunjungan sidak itu hingga saat ini belum ada tindak lanjutnya.

"Padahal kami sudah membentuk tim pendataan warga yang akan direlokasi yaitu sedikitnya ada 109 KK," ujar Agus kepada Warta Kota saat ditemui di Neglasari, Kota Tangerang, Kamis (11/10/2018).

Dia menginginkan ada musyawarah bersama antara warga dan Pemkot Tangerang. Pasalnya ada beberapa tuntutan warga yang ingin disampaikan kepada Pemkot Tangerang.

Di antaranya adalah relokasi ke rusun dalam satu area yang sama agar hubungan silaturahmi tetap terjaga.

Kemudian relokasi hendaknya tidak jauh dari awal mula domisili mengingat anak-anak warga yang sekolah, penjelasan lengkap dan terperinci mengenai mekanisme tinggal di rusun serta solusi bagi warga yang notabene pengrajin tahu-tempe untuk dapat melanjutkan usahanya.

"Sudah berkali-kali kami kirim surat permohonan musyawarah ke berbagai instansi terkait yaitu kelurahan, kecamatan, dan dinas. Namun belum ada respon. Padahal kami hanya ingin penjelasan dan mendapatkan solusi-solusi terbaik bersama," ucapnya.

Agus juga mengungkapkan selama ini bukan respon surat yang didapatkan melainkan bentuk intimidasi dari aparatur setempat.

Pemaksaan pendapat itu ditujukan kepada tiap warga yang terdampak.

Warga merasa akan dipindah paksa ke rumah susun tanpa melalui jalur mediasi musyawarah dengan forum warga yang telah dibentuk warga selama ini.

"Seakan tidak mau merespon, mempelajari dan mempertimbangkan aspirasi, keluhan warga yang diimplementasikan melalui surat-surat yang dikirimkan sebelumnya," kata Agus.

Penulis: Andika Panduwinata
Editor: Max Agung Pribadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved