RPP e-Commerce Diharapkan Dapat Mengakomodasi Masukan Industri

Asosiasi memberikan sejumlah masukan kepada Kemendag terkait naskah RPP e-commerce yang dianggap dapat menghambat pertumbuhan industri.

RPP e-Commerce Diharapkan Dapat Mengakomodasi Masukan Industri
Shutterstock
Ilustrasi 

Sharing session terkait dengan evaluasi satu tahun roadmap e-commerce bersama instansi pemerintah dan pelaku industri telah digelar Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia menggelar pada Rabu (3/10/2018).

Dalam kesempatan tersebut, asosiasi berharap RPP E-Commerce diharapkan dapat mengakomodasi masukan industri.

Ketua Umum iDea, Ignatius Untung menyebutkan, acara yang diadakan di Hotel Borobudur ini membahas salah satu hasil roadmap, khususnya perkembangan pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) e-commerce.

Pembahasan RPP e-commerce sebenarnya telah bergulir sejak 2015 silam, namun hingga saat ini, naskah terbarunya masih belum tersorot publik luas.

RPP ini dikabarkan sudah memasuki tahap finalisasi dan sedang menunggu pengesahan dari presiden, namun pada sharing session tersebut, hanya dibagikan beberapa poin terkait pengaturan.

Sebagai pihak yang terkena dampak langsung dari regulasi tersebut, para pelaku industri pun mengaku tak kunjung mendapatkan naskah terbaru RPP e-commerce.

Sebelumnya, di tahun 2015, Kemendag pernah melakukan uji publik RPP e-commerce melalui focus group discussion (FGD) yang diikuti oleh beberapa perwakilan pelaku industri.

Pada saat itu, asosiasi memberikan sejumlah masukan kepada Kemendag terkait naskah RPP e-commerce yang dianggap dapat menghambat pertumbuhan industri.

“Sudah cukup lama sejak terakhir kami melihat draft RPP. Selepas itu, belum ada informasi terbaru terkait penjelasan dan solusi dari pemerintah terhadap poin-poin masukan kami di FGD dahulu”, ujar Ignatius Untung dalam siaran tertulis pada Kamis (11/10/2018).

Menanggapi hal ini, Direktur Bina Usaha dan Pelaku Distribusi Kemendag, I Gusti Ketut Astawa mengatakan pihaknya telah melakukan pembahasan antar kementerian setelah menerima masukan dari para pelaku industri di 2015, namun ia mengakui bahwa usai menerima masukan tersebut, Kemendag melakukan beberapa perubahan, walau hanya sebatas perubahan redaksional.

“Pada Mei (2018), mulailah kita bahas ulang tapi tidak mengubah. Tambahannya cuma dua poin penting. Satu terkait pemberdayaan (UMKM) dan registrasi (penjual di marketplace). Itu saja yang berubah total, yang lain-lainnya tidak terlalu banyak. Pembahasannya tidak substantif dan tidak mengubah banyak isi naskah,” tepis Ketut.

Sementara itu, asosiasi menilai bahwa naskah RPP e-commerce seharusnya mampu mengakomodir masukan-masukan dari pelaku industri.

“E-commerce ini kan wadah bernaungnya jutaan UKM di seluruh Indonesia. Jadi, seharusnya memang regulasi itu mampu menaungi para pelaku industri dan menciptakan equal playing field bagi ekosistem perdagangan online, termasuk pelaku industri, merchant dan konsumen. Bukan sebaliknya, regulasi yang membatasi pertumbuhan industri,” ungkap Untung.

Perdagangan online di Indonesia saat ini memang memberikan potensi ekonomi makro yang signifikan.

Dalam riset terbaru McKinsey berjudul 'The digital archipelago: How online commerce is driving Indonesia’s economic development', tercatat bahwa perdagangan online juga telah menciptakan empat juta lapangan pekerjaan dan diperkirakan mencapai 26 juta pada 2022.

Dalam hal kesetaraan sosial, konsumen di luar Jawa bisa mendapatkan pilihan produk yang lebih murah dan beragam lewat e-commerce, juga turut mendorong tingkat partisipasi perempuan dalam angkatan kerja. Usaha yang dikelola perempuan akan berkontribusi setidaknya sebesar 35 persen pada 2022.

Penulis: Dwi Rizki
Editor: Gede Moenanto
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help