Kasus Ratna Sarumpaet

Polisi Jadikan Rekam Medis Ratna Sarumpaet Sebagai Barang Bukti

Sebelumnya, pihak Rumah Sakit Khusus Bina Estetika menolak memberikan rekam medis Ratna Sarumpaet.

Polisi Jadikan Rekam Medis Ratna Sarumpaet Sebagai Barang Bukti
Warta Kota/Henry Lopulalan
Tersangka kasus dugaan penyebaran berita bohong atau hoaks, Ratna Sarumpaet, hendak menjalani pemeriksaan kejiwaan di Bidang Kedokteran Kesehatan (Biddokes) Polda Metro Jaya, Jalan Sudirman, Rabu (10/10/2018). 

PENYIDIK Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) menyita rekam medis tersangka kasus dugaan penyebaran berita bohong alias hoaks, Ratna Sarumpaet, dari Rumah Sakit Khusus Bina Estetika, Menteng, Jakarta Pusat.

Sebelumnya, pihak Rumah Sakit Khusus Bina Estetika menolak memberikan rekam medis Ratna Sarumpaet.

"Kita ambil sebagai barang bukti," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono saat dikonfirmasi, Kamis (11/10/2018).

Baca: Setengah Kekuatan Indro Hilang Sejak Istrinya Sakit

Pihak RSK Bina Estetika sempat menolak memberikan rekam medis Ratna Sarumpaet, saat dua kali dipanggil untuk dimintai keterangan oleh polisi sebagai saksi dalam kasus tersebut, pada 4 dan 9 Oktober 2018 lalu.

Saat itu pihak rumah sakit beralasan harus ada persetujuan dari pengadilan. Namun, pada akhirnya rekam medis diberikan setelah polisi dapat persetujuan dari pengadilan. Rekam medis didapat pada Rabu (10/10/2018) kemarin.

"Rekam medis yang ada di RS Bina Estetika sudah kita ambil, kemarin Hari Rabu," jelas Argo Yuwono.

Baca: Jumlah Penumpang di Bandara Soekarno-Hatta Diprediksi Tembus 67 Juta Orang pada Akhir 2018

Polisi telah menetapkan Ratna Sarumpaet sebagai tersangka kasu menyebarkan berita bohong alias hoaks soal penganiayaan dirinya.

Ia ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta pada Kamis (4/10/2018) malam, sebelum naik pesawat meninggalkan Indonesia menuju Cile.

Ratna Sarumpaet disangkakan pasal 14 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, dan pasal 28 jo Pasal 45 Undang-undang ITE. Ratna Sarumpaet juga terancam pasal 14 UU Nomor 1 tahun 1946. (Fahdi Fahlevi)

Editor: Yaspen Martinus
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help