Pemilu 2019

Penuhi Syarat Caleg 2019, Anggota Fraksi PDI Perjuangan Serahkan LHKPN pada KPK

Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI telah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi.

Penuhi Syarat Caleg 2019, Anggota Fraksi PDI Perjuangan Serahkan LHKPN pada KPK
Warta Kota/Anggi Lianda Putri
Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono di Gedung DPRD DKI Jakarta. 

ANGGOTA Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta telah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Adapun penyerahkan dilakukan oleh anggota yang telah berstatus sebagai Calon Legislatif (Caleg) dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 mendatang.

Anggota tim Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN KPK, Rika Krisdianawati mengatakan bahwa berdasarkan surat keputusan (sk) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) LHKPN merupakan syarat bagi calon yang akan dilantik.

"Saat ini Bapak Ibu kan sedang dalam masa kampanye ya. Bagi Bapak Ibu yang terpilih (dalam Pileg 2019) nanti, ada tenggat waktu 7 hari (untuk isi LHKPN) sejak ditetapkan (sebagai anggota DPRD terpilih)," ujar Rika di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (11/10/2018).

Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono menjelaskan bahwa kegiatan ini adalah bentuk ketaatan anggotanya.

"Sebagai bentuk ketaatan kita dari Fraksi PDIP terhadap kewajiban melaporkan harta kekayaan kepada penyelenggara negara," ujar Gembong di lokasi yang sama.

Menurut Gembong, penyerahan LHKPN ini bertujuan untuk memotivasi Fraksi lain agar melakukan hal yang serupa.

Laporan kekayaan ini diyakini bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pejabat dan lembaga publik, serta untuk mendukung tercapainya tujuan pemberantasan korupsi yang efektif.

"Sekaligus juga kita memotivasi pada yang lain untuk ikut bersama melaporkan agar ketaatan kita terhadap aturan perundang-undangan bisa kita taati bersama," kata Gembong.

Namun baru 20 dari 28 anggota Fraksi PDIP yang menyerahkan LHKPN ke KPK. Ia pun mendorong 8 anggota lainnya yang belum untuk segera menyerahkan LHKPN tersebut.

"Kita dorong. secepatnya harapan kia sebelum akhir bulan ini semua fraksi pdip 28 orang itu bisa melaporkan secara lengkap pada KPK," ungkap Gembong.

Tak segan-segan ia akan memberikan sanksi administrasi kepada anggota bila tak menyerahkan LHKPN kepada KPK dalam waktu dekat.

"Pasti (ada sanksi administrasi). Tapi saya yakin 28 saya yakin semua melaporkan. samangat optimis 28 akan melaporkan harta kekayaannya pada KPK," ungkap Gembong. (M16)

Penulis: Anggie Lianda Putri
Editor: Hertanto Soebijoto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help