LHKPN

Laporan Harta Kekayaan Pejabat Pemerintah Kota Tengerang ke KPK Belum Mencapai Target

"Dan sekarang kan pengisiannya secara elektronik sehingga diharapkan mempermudah."

Laporan Harta Kekayaan Pejabat Pemerintah Kota Tengerang ke KPK Belum Mencapai Target
Tribun Jateng
KPK 

WARTA KOTA, TANGERANG--- Data dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), baru sekitar 37 persen pejabat di Tangerang Selatan yang melaporkan harta kekayaannya.

Hal itu diungkapkan oleh Pelaksana Tugas Direktur Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN), Kunto Ariawan, setelah melakukan sosialisasi di Balai Kota Tangerang Selatan, Kamis (11/10/2018).

Kunto mengatakan, LHKPN di Tangerang Selatan masih jauh dari yang ditargetkan KPK.

"Target kita itu 85 persen, di sini masih 37 persen," ucap Kunto kepada wartawan, Kamis (11/10/2018).

Baca: Sekda Kota Tangerang Minta Pegawai Taat Isi LHKPN dengan Kejujuran

Sosialiasi LHKPN yang dilakukan KPK  dihadiri sekitar ratusan pejabat dari eselon dua dan tiga pagi tadi.

Dalam sosialisasi itu, LHKPN menjelaskan tentang tata cara terbaru pengisian laporan kekayaan pejabat negara yang harus dilaporkan secara berkala satu tahun sekali secara elektronik.

Kunto mengatakan, di Tangerang Selatan  memiliki  191-200 pejabat yang wajib melapor kekayaan kepada negara.

"Dan sekarang kan pengisiannya secara elektronik sehingga diharapkan mempermudah," ujarnya.

Baca: BERITA FOTO: Bima Arya dan Dedie A Rachmi Setor LHKPN ke KPK

Bagi para pejabat yang telat melaporkan harta kekayaannya atau tidak melapor, kata Kunto,  bakal dikenakan sanksi dari kepala daerah atau Wali Kota Tangerang Selatan, Airin Rachmi.

"Sanskinya sanksi administratif ya, yang menegakkan pimpinan daerah," ujarnya.

"Semoga pejabat di Tangsel mau melaporkan harta kekayaannya. Kan untuk membentengi mereka juga supaya tidak menyalahgunahi wewenang," ucap Kunto.

Penulis: Zaki Ari Setiawan
Editor: Intan Ungaling Dian
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help