Kasus Asusila

Korban Pelecehan Seksual di Sekolah JIS Alami Trauma, Orangtua Ajukan Gugatan Rp 1,8 Triliun

Meski beberapa tersangka pelaku kekerasan seksual JIS sudah divonis bersalah, para korban kini masih mengalami trauma mendalam.

Korban Pelecehan Seksual di Sekolah JIS Alami Trauma, Orangtua Ajukan Gugatan Rp 1,8 Triliun
Warta Kota/Feryanto Hadi
Sidang perdana kasus kekerasan seksual di Jakarta International School atau sekarang Jakarta Intercultural School (JIS) yang harusnya digelar Kamis (11/10/2018), ditunda lantaran tidak semua tertugat hadir. Sidang akan kembali digelar pada 1 November 2018. 

MESKI beberapa tersangka pelaku kekerasan seksual Jakarta International School atau sekarang Jakarta Intercultural School (JIS) sudah divonis bersalah, para korban kekerasan seksual itu hingga kini masih mengalami trauma mendalam.

Hal itu dijelaskan pengacara salah satu korban, Tommy Sihotang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (11/10/2018). Menurutnya, kini anak dari kliennya, masih menjalani perawatan fisik dan kejiwaan di luar negeri.

"Korban sangat trauma dan kini mendapatkan perawatan serius di luar negeri," ungkapnya.

Atas alasan itulah, ia mendampingi Theresia Pipit Widowati, seorang orangtua korban, menuntut secara perdata sejumlah pihak yang dianggap merugikan kliennya.

Tommy mengungkapkan, dalam gugatan ini pihaknya mengajukan tuntutan penggantian kerugian materi senilai 125 juta dollar Amerika atau sekitar Rp1,8 triliun. Tuntutan ini dinilai masuk akal lantaran sang anak korban pelecehan kini dalam kondisi shock dan menjalani terapi di luar negeri.

Selain itu, penggugat juga menuntut agar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mencabut ijin JIS karena diangap tidak dapat memberikan pendidikan secara layak.

"Ya tuntutan selanjutkan kita minta supaya Kemendikbud cabut ijin JIS karena terbukti memberikan pendidikan yang tidak layak," kata Tommy.

Sidang perdana dengan Nomor 704/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel yang dijukan oleh Theresia Pipit Widowati, selaku orang tua dari Marc Aaron Kroonen, korban tindak pidana pelecehan seksual yang terjadi di JIS sekitar tahun 2013-2014 silam sedianya dilakukan pada Kamis (11/10/2018).

"Tindak pidana pelecehan seksual tersebut dilakukan oleh dua orang Guru JIS dan petugas-petugas kebersihan yang bertugas membersihkan pekarangan sekolah JIS tersebut," kata Tommy.

Tommy mengungkapkan, adapun bukti hukum atas terjadinya tindak pidana pelecehan seksual tersebut adalah berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA) RI dan sekarang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).

"Antara lain No. 115PK/Pid.Sus/2017 tanggal 14 Agustus 2017, No. 2654 K/Pid.Sus/2015 tanggal 24 Februari 2016, No. 1517K/PID.SUS/2015 tertanggal 28 Juli 2016, 1512K/PID.SUS/2015 tertanggal 28 Juli 2016, 1511K/PID.SUS/2015 tertanggal 28 Juli 2016, 1515K/PID.SUS/2015 tertanggal 28 Juli 2016, dan 1513K/PID.SUS/2015 tertanggal 28 Juli 2016," ungkapnya.

Dia menerangkan, putusan-putusan MA yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut merupakan bukti hukum yang tidak terbantahkan lagi atas terjadinya tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak yang bersekolah di JIS tersebut.

"Tentunya juga sekaligus telah menepis prasangka masyarakat terhadap pihak korban yang dulu diduga telah mengajukan laporan polisi yang tidak berdasar atas hukum," terangnya.

Tommy menambahkan, pengajuan gugatan ini tidak lain adalah guna menuntut keadilan bagi korban tindak pidana pelecehan seksual tersebut.

Adapun pihak-pihak yang digugat dalam perkara ini adalah Neil Bantleman, Ferdinant Michel alias Ferdinant Tjiong, Afrischa Styani alias Icha, Syahrial Bin Nasrul Jaka, Virigiawan Amin alias Awan, Agun Iskandar alias Agun Bin Nana, Zainal Abidin alias Ali Subrata, Yayasan Jakarta Intercurtural School, PT ISS Indonesia dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.

"Dengan diajukannya gugatan ini, diharapkan pihak-pihak tersebut diatas dapat bertanggungjawab secara perdata dan segera melaksanakan kewajiban- kewajiban hukumnya terhadap Korban tindak pidana pelecehan seksual tersebut," pungkas Tommy.

Sementara itu, sidang perdana yang harusnya digelar Kamis (11/10/2018), ditunda lantaran tidak semua tertugat hadir. Sidang akan kembali digelar pada 1 November 2018 mendatang

Penulis: Feryanto Hadi
Editor: Hertanto Soebijoto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved