Komnas HAM dan Profesor LIPI Minta Jokowi Turun Tangan Soal Militer Larang Seminar Sejarah di Malang

Peneliti LIPI meminta Presiden Joko Widodo turun tangan dalam kasus pejabat militer melarang seminar sejarah di kampus UNM Malang.

Komnas HAM dan Profesor LIPI Minta Jokowi Turun Tangan Soal Militer Larang Seminar Sejarah di Malang
istimewa
Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara 

PENELITI senior pada Pusat Penelitian Politik LIPI, Profesor Syamsuddin Haris meminta agar Presiden Joko Widodo segera turun tangan dalam kasus pelarangan seminar di Universitas Negeri Malang.

Hal itu diungkapkan Syamsuddin Haris melalui akun Twitternya @sy_harris dua hari yang lalu mengomentari sebuah pemberitaan di media.

Peneliti LIPI Prof Syamsuddin Haris
Peneliti LIPI Prof Syamsuddin Haris (istimewa)

"Jika benar, pak @jokowi harus turun tangan. Masa' hari gini seminar dilarang. Aparat negara, tentara ataupun polisi, yg menerbitkan larangan atau menghambat kegiatan akademis seperti seminar harus ditindak," ujar Syamsuddin Haris.

Kecaman senada disampaikan Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara. Ia menegaskan, kebebasan akademik di perguruan tinggi adalah prinsip dasar yang harus dijunjung tinggi oleh siapapun, termasuk kalangan militer.

"Sekarang bukan jaman Orde Baru, dimana militer dengan seenaknya melarang berbagai aktivitas yang dianggap tidak sepaham. Pelarangan ini juga melanggar hak warga negara untuk memperoleh informasi dan pengetahuan yang sudah diamanatkan dalam konstitusi, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa," tutur Beka.

Dikutip dari Historia dalam artikel yang diterbitkan pada Rabu (10/10/2018), aparat militer mendesak pihak kampus UNM untuk membatalkan rencana seminar tersebut.

Seminar bertajuk 'Perubahan dan Kesinambungan Historis Dalam Perspektif Keilmuan dan Pembelajaran' itu rencananya akan digelar pada tanggal 24 Oktober mendatang.

Empat pembicara yang akan dihadirkan antara lain Asvi Warman Adam (Sejarawan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia/ LIPI), Sri Margana (Sejarawan Universitas Gajah Mada), Abdul Syukur (Sejarawan Universitas Negeri Jakarta) dan Ari Sapto (Sejarawan/ Ketua Jurusan Sejarah UNM).

Namun, Komando Resort Militer (Korem) dan Komando Distrik Militer (Kodim) Kota Malang meminta agar seminar tersebut dibatalkan karena alasan keamanan.

Diduga, kehadiran Asvi Warman Adam dalam seminar itu menjadi pemicu larangan dari militer. Sebab, profesor LIPI tersebut selama ini dikenal gencar menyuarakan pelurusan sejarah yang menurutnya banyak diputarbalikkan oleh rezim Orde Baru.

Warta Kota telah menghubungi Asvi Warman Adam untuk meminta keterangannya namun belum ada respon sama sekali.

Penulis: Hamdi Putra
Editor: Max Agung Pribadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved