Begini Kata Pengacara Joko Suryadi Soal Hadiah Rp 200 Juta Karena Bongkar Dugaan Korupsi Massal!

Laporan Joko Suryadi ke KPK hanya berselang sekitar dua pekan sejak disahkannya PP Nomor 43 Tahun 2018 oleh Presiden Jokowi.

Begini Kata Pengacara Joko Suryadi Soal Hadiah Rp 200 Juta Karena Bongkar Dugaan Korupsi Massal!
HAMDI PUTRA
Kolase foto Joko Suryadi dan Hotman Paris Hutapea 

JUNIANTON Panjaitan, kuasa hukum dari Joko Suryadi, mengatakan bahwa pihaknya sudah mengetahui perihal hadiah Rp 200 juta yang ditawarkan pemerintah bagi pelapor tindak pidana kasus korupsi.

Hal itu disampaikan Junianton Panjaitan kepada Warta Kota untuk menanggapi soal Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 yang diteken Presiden Joko Widodo pada tanggal 17 September 2018.

"Sudah, kami sudah tahu. Baca artikel di Google," ujarnya.

Laporan Joko Suryadi ke KPK hanya berselang sekitar dua pekan sejak disahkannya PP Nomor 43 Tahun 2018 oleh Presiden Jokowi.

Dalam Pasal 25 diatur bahwa Peraturan Pemerintah tersebut mulai berlaku sejak diundangkan. Itu artinya, Joko Suryadi memiliki peluang untuk mendapatkan hadiah hingga Rp 200 juta.

Namun ia menegaskan bahwa motivasi kliennya melaporkan dugaan tindak pidana korupsi massal itu bukan karena hadiah yang ditawarkan pemerintah. Akan tetapi murni berlandaskan niat yang tulus karena korupsi merugikan negara dan rakyat Indonesia.

"Tentu akan kami perjuangkan. Tapi yang utama adalah bagaimana kasus ini bisa dibongkar dan pihak-pihak yang terlibat diproses secara hukum dan bila terbukti diberikan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Kalau masalah hadiah, jika klien saya laik mendapatkannya kenapa tidak? Apalagi sudah ada Peraturan Pemerintah," tutur Junianton Panjaitan.

Menurutnya, KPK telah memanggil Joko Suryadi beberapa hari yang lalu. Saat ini kasus tersebut masih dalam penyelidikan KPK. Sementara itu, Joko Suryadi sendiri sudah merasa tenang setelah mendapatkan perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Presiden Joko Widodo berjanji akan memberikan hadiah bagi masyarakat yang melaporkan dugaan tindak pidana korupsi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut Presiden Joko Widodo, korupsi merupakan tindak kejahatan yang luar biasa. Sehingga harus diberangus dengan cara-cara yang luar biasa pula.

Halaman
1234
Penulis: Hamdi Putra
Editor: Theo Yonathan Simon Laturiuw
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved